Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil membongkar sebuah sindikat propaganda digital terorganisasi yang diketahui telah beroperasi sejak tahun 2024. Dalam operasi penindakan ini, pihak kepolisian mengamankan delapan orang tersangka yang diduga memiliki peran spesifik dan terstruktur dalam menyebarkan konten disinformasi serta hoaks di berbagai platform digital.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengonfirmasi bahwa dari delapan tersangka yang ditangkap, enam di antaranya saat ini telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Menurut hasil penyelidikan, sindikat ini membagi alur kerjanya ke dalam lima peran terorganisasi, yakni perekrut dan pembiaya, pembuat konten, penyebar konten, pengangkat konten (booster), hingga penyebar masif (blasting).
Secara lebih terperinci, kepolisian mengidentifikasi peran masing-masing tersangka. Tersangka ADIK berperan memberikan narasi konten dan melakukan briefing kepada anggota tim. Narasi tersebut kemudian dikirimkan oleh tersangka BCK. Untuk pengelolaan teknis, tersangka AYV bertindak sebagai manajer dan pemegang akun-akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan propaganda.
Kemenhut Tetapkan PT GTP Sebagai Tersangka Perambahan Hutan Lindung Tanjung Piayu Batam
Proses produksi materi visual digarap oleh beberapa orang, di antaranya YAP dan MMA yang mengemban tugas sebagai editor konten, serta tersangka S yang bertindak sebagai desainer grafis. Sementara itu, tersangka G berperan menawarkan proyek propaganda digital kepada calon klien. Untuk memastikan jangkauan konten terlihat luas, tersangka YNI bertugas menyediakan jasa akselerasi komentar (booster) guna menciptakan interaksi palsu yang masif di kolom komentar.
Dalam menjalankan operasinya, sindikat ini memanfaatkan sejumlah platform media sosial populer seperti X, Threads, Instagram, hingga Facebook. Sistem pembayaran dalam bisnis gelap ini dirancang untuk meminimalkan pelacakan digital. Klien atau pemesan utama melakukan pembayaran kepada koordinator sindikat secara tunai. Setelah dana tunai diterima, koordinator baru mendistribusikan uang tersebut kepada tim pembuat konten dan buzzer menggunakan mekanisme transfer perbankan.
Dari hasil penindakan, petugas kepolisian menyita sejumlah barang bukti penting. Barang bukti yang diamankan meliputi 11 unit ponsel, dua unit laptop, satu unit iPad, serta dua flashdisk yang berisi arsip materi konten propaganda. Selain perangkat digital, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp220 juta.
Fenomena Bediding Landa Pulau Jawa, Suhu Dieng Mendekati Titik Beku, Bromo Tembus 3,9 Derajat Celsius
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelanggaran terhadap pasal ini membawa ancaman hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun serta denda maksimal mencapai Rp2 miliar. Di samping itu, penyidik kepolisian juga tengah mendalami potensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) serta pasal tindak pidana korupsi yang merujuk pada Pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Maraknya aktivitas propaganda siber ini turut menjadi perhatian organisasi pemantau hak asasi manusia. Peneliti Amnesty Indonesia, Haeril Halim, mengaitkan fenomena ini dengan laporan bertajuk "Building up Imaginary Enemies" (Membangun Musuh Khayalan) yang diluncurkan oleh Amnesty International pada Mei lalu. Haeril menyatakan bahwa dalam kurun waktu 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah muncul sebagai salah satu taktik utama yang digunakan untuk memengaruhi opini publik di ruang digital.
Ikuti apriniageosat.co.id
Tambahkan ke sumber pilihan di Google
Nasional
25 Jul 2026
Ekonomi
27 Jul 2026
Pariwisata
26 Jul 2026
Hukum
27 Jul 2026
Megapolitan
25 Jul 2026
Metropolitan
27 Jul 2026