Kejagung Buka-bukaan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis di Sidang Praperadilan Lodewyk Pusung

Dalam persidangan dengan nomor register perkara 105/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL ini, Kejagung secara resmi meminta Hakim Abdul Affandi untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Lodewyk. Pihak Kejagung menilai permohonan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu argumen yang diajukan Kejagung adalah mengenai objek praperadilan. Menurut jaksa, tuntutan pemohon yang meminta agar surat perintah penyidikan (sprindik) dinyatakan tidak sah tidak termasuk dalam objek praperadilan yang diatur oleh ketentuan hukum.

Selain itu, Kejagung juga membantah tudingan mengenai adanya penangkapan yang tidak sah terhadap mantan Wakil Kepala BGN tersebut. Jaksa menegaskan bahwa Lodewyk Pusung tidak pernah ditangkap secara sepihak. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani masa penahanan, Lodewyk terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa secara patut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Setelah ditemukan bukti yang cukup, barulah penyidik menaikkan statusnya menjadi tersangka dan melakukan penahanan.

Baca Juga

Ditahan KPK, Anggota DPRD Jatim Moch. Mahrus Diduga Suap Anwar Sadad Rp 1,5 Miliar hingga Emas 1 Kg

Terkait dengan penetapan tersangka, Kejagung menyatakan telah memenuhi prosedur hukum dengan mengantongi minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus Lodewyk, penyidik bahkan memperoleh empat jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dokumen, serta barang bukti elektronik. Salah satu alat bukti elektronik yang menjadi sorotan adalah data percakapan digital. Kejagung berhasil mengamankan riwayat percakapan antara Lodewyk dengan sejumlah pihak, termasuk dengan istrinya sendiri. Isi percakapan tersebut secara substansial memuat informasi penting mengenai peran aktif Lodewyk dalam dugaan penyimpangan tata kelola program MBG di BGN.

Dampak dari dugaan korupsi ini tergolong sangat besar bagi keuangan negara. Jaksa mengungkapkan bahwa perbuatan para tersangka telah memicu pemborosan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan. Berdasarkan kertas kerja audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas tata kelola program MBG di BGN, ditemukan adanya pemborosan anggaran yang mencapai Rp 10,5 triliun per tahun. Atas dasar hasil audit tersebut, BPKP secara resmi mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara akibat ulah para tersangka.

Baca Juga

Bareskrim Polri, Gas N2O Whip Pink Tidak Memenuhi Standar BPOM dan Diduga Disalahgunakan

Kasus rasuah tata kelola program MBG ini juga menyeret sejumlah nama lain dari berbagai sektor. Selain Lodewyk Pusung, Kejagung telah menetapkan beberapa orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Di antaranya adalah Asep Yusuf Somantri (AYS) yang dikenal sebagai orang dekat Sony, serta Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) yang menjadi penyedia motor listrik untuk BGN.

Selain itu, terdapat pula nama Glory Harimas Sihombing yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), serta Lalu Muhammad Iwan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan terhadap seluruh tersangka didasarkan pada bukti-bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam dugaan korupsi tata kelola program krusial tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap