Polda Babel Tetapkan Empat Tersangka Kasus Penampungan 52,5 Ton Timah Ilegal di Belitung

Di tingkat pengumpulan, HA alias Ap (39 tahun) berperan sebagai kolektor yang membeli pasir timah langsung dari para penambang yang beroperasi secara ilegal di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara itu, urusan logistik dan pengamanan tempat penyimpanan diserahkan kepada ES alias Te (40 tahun), yang bertugas menjaga rumah yang dijadikan sebagai fasilitas penampungan bijih timah tersebut.

Baca Juga

Menjaga Kesehatan Saluran Cerna Anak Selama Periode Emas 1000 HPK

Pengungkapan kasus penampungan tanpa izin ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, Satuan Brimob, dan Polres Belitung. Operasi penertiban ini dilangsungkan pada Selasa (4/8) di sebuah rumah yang terletak di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Saat penggerebekan dilakukan, petugas mengamankan tiga orang di lokasi kejadian beserta barang bukti puluhan ton bijih timah. Seluruh barang bukti tersebut kemudian diangkut menggunakan tiga unit truk menuju Mako Batalyon B Pelopor Satbrimob untuk diamankan sementara waktu.

Modus operandi yang dijalankan oleh sindikat ini adalah membeli bijih timah yang ditambang dari luar wilayah konsesi resmi milik PT Timah Tbk. Tindakan membeli timah dari wilayah tanpa izin usaha pertambangan ini melanggar regulasi yang berlaku, mengingat tata kelola timah harus mematuhi koridor hukum dan wilayah izin yang sah.

Baca Juga

Penyelidikan Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Polisi Ungkap Hasil Uji Forensik dan Posisi Senjata

Untuk mempermudah proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut, tim penyidik memutuskan untuk memindahkan para tersangka dari Pulau Belitung. Pada Kamis (6/8), keempat tersangka diterbangkan dari Polres Belitung menuju Mapolda Babel di Pangkalpinang melalui jalur udara. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiyarso membenarkan pemindahan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum terhadap para tersangka kini ditangani langsung di tingkat Polda.

Atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menerapkan Pasal 161 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, dakwaan ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan jeratan pasal-pasal tersebut, para tersangka menghadapi ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.