Perburuan kursi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasuki babak paling menentukan. Sejumlah diplomat dan pengamat menilai persaingan kali ini amat ketat dan nyaris tanpa kandidat dominan yang bisa dipastikan melenggang mulus. Fragmentasi suara lima kekuatan besar dunia membuat arah dukungan belum juga jelas, sehingga peta kekuatan masih bisa berubah sewaktu-waktu.
Arena sesungguhnya bukan terletak di aula Majelis Umum, melainkan di balik pintu tertutup Dewan Keamanan. Sebelum namanya dilayangkan ke forum 193 negara, setiap calon wajib meraup minimal sembilan suara dari 15 anggota DK PBB. Namun batu sandungan terberat bukan sekadar angka. Sebuah veto dari satu saja anggota tetap—Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, atau Rusia—cukup untuk menggugurkan pencalonan. Di sinilah tarik-menarik geopolitik mencapai puncaknya, karena setiap negara pemegang hak istimewa itu membawa agenda sendiri.
Indonesia Pelanggan Pertama di Asia untuk Jet Tempur Ringan M-346F Block 20
Tradisi tak tertulis menyebutkan bahwa giliran kawasan kini seharusnya jatuh kepada Amerika Latin. Meski begitu, panggung justru diramaikan oleh nama yang tidak berasal dari benua tersebut, sekaligus memperlihatkan bahwa faktor merit dan pengaruh personal ikut mengaburkan sekat rotasi regional. Salah satu nama yang paling santer disebut justru Rafael Grossi, diplomat Argentina yang kini mengepalai Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pengalamannya di pusaran krisis nuklir Iran dan pengamanan pembangkit Zaporizhzhia di Ukraina menjadi modal besar, sementara keputusannya untuk tetap memimpin IAEA selama kampanye diyakini sebagai bentuk tanggung jawab. Grossi juga dikenal lantang menggulirkan gagasan reformasi agar Sekjen PBB kelak bersikap lebih langsung di lapangan.
Dari kawasan yang sama, Michelle Bachelet membawa warisan sebagai perempuan pertama yang memimpin Chili sekaligus mantan Komisaris Tinggi HAM PBB. Bertahan hidup dari penyiksaan rezim Pinochet memberinya kredensial moral yang diperhitungkan, namun dukungan Meksiko dan Brasil mesti berbenturan dengan kenyataan bahwa pemerintahan sayap kanan di Santiago mencabut restu. China juga disebut keberatan atas laporan Bachelet tentang Uighur, sementara Washington mengkritisi pandangannya soal aborsi. Sementara itu, María Fernanda Espinosa dari Ekuador mendorong pembenahan arsitektur PBB dengan sistem peringatan dini konflik, meski ironisnya ia diusung Antigua dan Barbuda, bukan negaranya sendiri. Rebeca Grynspan, mantan Wakil Presiden Kosta Rika yang kini memimpin UNCTAD, mengambil cuti demi fokus berkampanye. Putri penyintas Holocaust itu berhasil menengahi kesepakatan biji-bijian Laut Hitam antara Rusia dan Ukraina pada 2022, dan menilai PBB terlalu jumawa sebagai organisasi yang takut mengambil risiko. Di sisi lebih muda, Rhoda Boyce dari Guyana—kandidat termuda di usia 52 tahun—menekankan pengembalian kredibilitas PBB dan perluasan fokus ke pembangunan serta HAM, bukan semata keamanan.
Menteri Pendidikan India Mundur, Sorak Sorai ‘Partai Kecoa’ Pecah di Jantung Delhi
Di luar lingkaran Amerika Latin, Macky Sall melangkah sebagai kejutan. Mantan Presiden Senegal itu diusulkan oleh Burundi selaku pemegang keketuaan Uni Afrika, dan akhirnya mendapat lampu hijau dari Dakar. Kendati mencoba menyodorkan benang merah antara perdamaian dan pembangunan, langkahnya dibayangi catatan kelam: otoritas Senegal menudingnya bertanggung jawab atas gelombang represi berdarah terhadap demonstrasi politik yang merenggut puluhan nyawa sepanjang 2021 hingga 2024. Faktor inilah yang akan diuji apakah komunitas internasional lebih memilih representasi regional atau standar kepemimpinan yang bersih. Di tengah pusaran veto dan tawar-menawar, pertarungan ini tidak hanya menentukan wajah baru PBB, melainkan juga arah moral lembaga global itu sendiri.
