Bagaimana nasib keamanan global ketika negara-negara pemilik senjata pemusnah massal mulai memperkuat persenjataan mereka dan mengubah haluan diplomasi pertahanan?
Pertanyaan ini kian mendesak untuk dijawab di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Gejala bahwa kiamat nuklir depan mata, perlombaan senjata pemusnah massal memanas terlihat dari pergeseran kebijakan strategis sejumlah negara berkekuatan militer besar. Dari Washington hingga Paris, serta Helsinki hingga Tokyo, paradigma pertahanan yang sebelumnya mengedepankan pembatasan kini beralih ke arah kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas destruktif.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mengambil langkah mengejutkan dengan merilis Strategi Pertahanan Nasional terbaru untuk tahun 2026. Dokumen ini menghapus penyebutan eksplisit mengenai perluasan pencegahan ancaman. Sebagai gantinya, Washington mendesak para sekutunya untuk mengalokasikan anggaran mandiri yang lebih besar demi membiayai sistem pertahanan masing-masing. Di Semenanjung Korea, Trump memerintahkan pengurangan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan demi menghindari sinyal permusuhan terhadap Korea Utara. Di sisi lain, AS membuka pembicaraan pengayaan energi damai dengan Seoul dan menandatangani pakta nuklir sipil dengan Arab Saudi yang berpotensi membuka jalan bagi pengayaan domestik di negara tersebut.
Tingkat Tunggakan Utang Keluarga di Argentina Melonjak Tiga Kali Lipat
Perubahan arah kebijakan AS memicu reaksi berantai di Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Maret lalu mengumumkan peningkatan hulu ledak nuklir pertama negaranya sejak tahun 1992. Langkah ini diikuti oleh sembilan negara, termasuk Jerman dan Yunani, yang bergabung dalam inisiatif kemitraan pencegahan ke depan bentukan Macron. Sementara itu, Lithuania dan Finlandia, dua negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, dilaporkan semakin dekat untuk membatalkan larangan lama terkait penyebaran senjata nuklir di wilayah domestik mereka.
Di Asia Timur, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi menunjukkan keengganan untuk mengesampingkan revisi atas tiga prinsip non-nuklir negara tersebut pada akhir tahun lalu. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah masih menyisakan dampak dari rentetan serangan gabungan AS dan Israel pada tahun 2025 yang menargetkan kemampuan nuklir Iran. Kendati demikian, arah kebijakan ini masih diselimuti ketidakpastian karena kementerian pertahanan di AS dan Jepang, serta Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa, menolak untuk memberikan tanggapan resmi mengenai perkembangan tersebut.
Pramono Anung Minta ASN Pelayanan Publik DKI Jakarta Tidak WFH
Skala ancaman ini dipertegas oleh data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dirilis Juni lalu. Dari total lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir global yang dimiliki sembilan negara鈥攖ermasuk AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel鈥攕ekitar 83% di antaranya dikuasai oleh Rusia dan AS. Peneliti senior SIPRI, Hans Kristensen, mencatat bahwa lebih dari 9.000 hulu ledak aktif disimpan dalam persediaan militer. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.012 unit siap disebarkan bersama rudal dan pesawat, sedangkan 2.200 unit lainnya disiagakan dalam status kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi ini membuat para peneliti kebijakan seperti Ankit Panda dari Carnegie Endowment, Shounak Set dari S. Rajaratnam School, Andrew Facini dari Council on Strategic Risks, serta Alexandra Bell selaku Presiden Bulletin of Atomic Scientists terus memantau potensi eskalasi yang kian mengkhawatirkan.
