Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 yang terdiri dari 40 paket pekerjaan telah mencatatkan kemajuan fisik sebesar 74,87 persen hingga pertengahan Februari 2024. Angka ini menandai langkah awal yang krusial dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 68,57 triliun untuk membiayai 89 paket pengerjaan infrastruktur yang sedang berjalan di kawasan tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Pembangunan awal ini mencakup aspek konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, serta kantor-kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan. Proyek pembangunan infrastruktur ini terbagi menjadi dua batch hingga akhir tahun 2024. Batch 1 yang terdiri dari 40 paket pekerjaan telah mencapai progres fisik sebesar 74,87 persen per 15 Februari 2024. Sementara itu, Batch 2 yang terdiri dari 49 paket pekerjaan telah mencapai kemajuan pembangunan sebesar 24 persen.
Menjaga Jaringan Perbankan dan Logistik Pascabencana di Flores
Kemajuan signifikan juga terlihat pada sejumlah infrastruktur penting lainnya. Pembangunan Gedung Kantor Presiden, Istana Negara, dan Lapangan Upacara telah mencapai 56,37 persen, sedangkan untuk Kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94 persen. Di sektor konektivitas, pembangunan jalan tol Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km mencatatkan progres 70,9 persen, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km mencapai 70 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km mencapai 77,8 persen. Selain itu, dari 47 tower hunian yang direncanakan untuk ASN, TNI, dan Polri, sebanyak 12 tower ditargetkan selesai dan dilengkapi perabotan pada Juli 2024. Gedung perkantoran lembaga keuangan seperti Bank Indonesia juga telah mencapai progres 14 persen, disusul oleh pembangunan Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini tengah berjalan.
IKN dijadwalkan untuk resmi beroperasi secara perdana pada tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perencanaan upacara kemerdekaan tersebut telah dirancang secara sangat detail, mencakup kapasitas peserta hingga detail acara. Momen ini juga menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Pemindahan tahap awal periode 2022-2024 ini meliputi pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, perumahan, serta pemindahan ASN tahap awal. Setelah itu, pada 20 Oktober 2024, akan berlangsung transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Upaya Pemprov Sumatera Utara Membuka Konektivitas Daerah Terisolasi
Dalam perkembangan selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan IKN saat melakukan kunjungan langsung pada Senin, 21 April 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Otorita IKN atas penjelasan detail mengenai progres pembangunan yang dinilai mengalami lompatan pesat. Saat ini, pembangunan telah mencakup tempat ibadah, kantor otorita, Istana Wakil Presiden, hingga bandara IKN yang terus dibangun. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga telah mendapat persetujuan dari Presiden dan mulai memasuki tahap konstruksi. Presiden pun telah menyetujui desain hunian berupa apartemen serta rumah tapak untuk sekitar 732 anggota MPR. Muzani berharap target pemanfaatan IKN secara penuh sebagai ibu kota negara dapat terealisasi pada tahun 2028.
