Penyaluran Bansos Triwulan Tiga Mulai Cair untuk Jutaan Penerima PKH dan Sembako

Untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, penyaluran bansos Triwulan III 2026 dilakukan berdasarkan data terbaru yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses pembaruan data penerima bantuan ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Hasil pemutakhiran data dari BPS tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Kementerian Sosial pada tanggal 10 di setiap bulan penyaluran bantuan guna menjaga akurasi sasaran penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

Digugat Penjual Miras di Lokananta, Wali Kota Solo Siapkan Tim Hukum

Berdasarkan data pemutakhiran dari BPS tersebut, total penerima bantuan untuk Program Sembako pada periode Triwulan III 2026 tercatat mencapai sebanyak 18.258.834 KPM. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 15.215.415 KPM merupakan penerima bantuan lanjutan yang sebelumnya telah menerima bantuan pada Triwulan II 2026. Sementara itu, jatah bantuan yang sebelumnya dialokasikan untuk 3.043.419 KPM lama kini telah dialihkan oleh Kemensos kepada para penerima manfaat yang baru.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah keseluruhan penerima bantuan pada Triwulan III 2026 dilaporkan mencapai 10.001.753 KPM. Dari angka tersebut, sebanyak 8.359.853 KPM PKH merupakan penerima bantuan lanjutan dari triwulan sebelumnya. Di sisi lain, jatah bantuan PKH untuk 1.641.900 KPM lama kini dialihkan kepada penerima baru. Pengalihan alokasi bantuan dari KPM lama kepada penerima baru ini disebabkan oleh beberapa faktor objektif, seperti KPM yang mengalami perubahan desil kesejahteraan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, telah digraduasi, meninggal dunia, tidak ditemukan, atau mengundurkan diri.

Baca Juga

Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan Penyelundupan Harley-Davidson Bekas dan Rangka Motor dari China

Selain karena faktor perubahan data administratif dan kelayakan tersebut, terdapat pula KPM yang penyaluran bantuannya ditangguhkan oleh pihak kementerian. Penangguhan ini dilakukan karena KPM yang bersangkutan terindikasi melakukan transaksi judi online. Indikasi keterlibatan penerima bansos dalam transaksi judi online tersebut diketahui berdasarkan data resmi yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemensos menegaskan tidak akan menyalurkan lagi bantuan sosial dan akan mengalihkan jatah bantuan tersebut dari keluarga penerima manfaat yang terbukti dengan sengaja bermain judi online.