Pentagon Siapkan Strategi Nuklir Baru Hadapi Potensi Perang Lawan Rusia dan China

Penyusunan dokumen strategis ini berada di bawah pengawasan langsung Kepala Kebijakan Pentagon, Elbridge Colby. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang sangat bergantung pada senjata strategis jarak jauh, draf strategi baru ini dilaporkan akan lebih menitikberatkan pada penggunaan senjata nuklir taktis jarak pendek dalam konflik regional. Menurut keterangan seorang pejabat pertahanan AS, penyediaan opsi nuklir yang dinilai lebih realistis dan kredibel bagi presiden ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan militer terhadap potensi ancaman dari luar.

Langkah Pentagon ini mengemuka sekitar enam bulan setelah berakhirnya masa berlaku New START, yaitu perjanjian pembatasan senjata nuklir bilateral terakhir antara AS dan Rusia. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 dan sempat diperpanjang pada 2021 tersebut resmi kedaluwarsa pada Februari lalu tanpa adanya draf pengganti. Di bawah kesepakatan New START, kedua negara dibatasi hanya boleh memiliki maksimal 1.550 hulu ledak strategis dan 700 sistem pengiriman, serta diwajibkan untuk menjaga transparansi melalui verifikasi berkala.

Baca Juga

DPR Usulkan Konsep Pra-Judicial untuk Uji Penyitaan Sebelum Sidang Pokok

Sebelum perjanjian tersebut berakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin sebenarnya sempat mengusulkan agar kedua belah pihak tetap mematuhi batasan hulu ledak selama satu tahun tambahan demi memberi waktu bagi negosiasi kesepakatan baru. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang menginginkan kesepakatan yang lebih luas dengan melibatkan China. Di sisi lain, Beijing yang diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir menolak keras untuk bergabung dalam perundingan tersebut. Pemerintah China berargumen bahwa tanggung jawab utama perlucutan senjata seharusnya dipikul oleh negara-negara dengan kepemilikan arsenal nuklir terbesar. Sementara itu, Moskow juga mengajukan syarat agar kesepakatan baru nantinya turut melibatkan Prancis dan Inggris sebagai sesama anggota NATO.

Di tengah ketegangan ini, Rusia sendiri telah memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024. Doktrin terbaru Moskow menetapkan bahwa agresi dari negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan. Selain itu, Rusia secara hukum dapat menggunakan senjata pemusnah massal miliknya jika agresi konvensional dinilai mengancam kedaulatan Rusia atau sekutu dekatnya, Belarus. Pihak Rusia juga terus melayangkan kritik tajam terhadap penempatan senjata nuklir AS di kawasan Eropa melalui skema pembagian kekuatan tempur NATO.

Baca Juga

Hubungan Dagang Memanas, China Batasi Ekspor Drone dan Blokir Lembaga Sertifikasi AS

Meskipun ketegangan taktis meningkat, Moskow menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menjadi pihak pertama yang memicu eskalasi konflik, ataupun menyerang negara anggota NATO. Rusia juga berjanji tidak akan menambah jumlah hulu ledak nuklirnya selama pihak AS berkomitmen menerapkan pendekatan serupa. Kendati demikian, Rusia memperingatkan akan mengarahkan moncong persenjataan nuklirnya secara langsung ke negara-negara yang menampung fasilitas senjata nuklir milik sekutu jika fasilitas tersebut diarahkan untuk mengancam Rusia.