Pemerintah Diminta Prioritaskan Mutu dan Kesejahteraan Dosen Dibanding Pembangunan Universitas Republik Indonesia

Pandangan tersebut dikemukakan oleh Pangesti Wiedarti, dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Menurut Pangesti, pemerintah sebaiknya mengutamakan penguatan mutu dan jaminan kesejahteraan bagi para pendidik di perguruan tinggi yang sudah ada sebelum merealisasikan proyek pembangunan URI.

Sebelumnya, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan sepuluh kampus Universitas Republik Indonesia. Lembaga pendidikan tinggi baru ini diproyeksikan secara khusus untuk mempersiapkan calon aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintahan, serta pegawai badan usaha milik negara (BUMN).

Langkah awal pendirian universitas ini ditandai dengan pelantikan kepengurusan URI pada Rabu, 22 Juli 2026. Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI. Pada kesempatan yang sama, Yos Sunitiyoso yang merupakan guru besar bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga dilantik untuk mengemban jabatan sebagai wakil gubernur lembaga tersebut.

Baca Juga

BGN Temukan 414 SPPG Bermasalah, Ratusan Miliar Rupiah Dikembalikan ke Kas Negara

Usai pelantikan tersebut, Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi baru yang dirancang untuk mendidik calon pejabat pemerintahan dan pemimpin badan usaha milik negara.

Namun, urgensi dari pendirian universitas baru ini dipertanyakan oleh Pangesti Wiedarti. Ia menilai bahwa sasaran pembentukan karakter kepemimpinan, integritas, dan wawasan kebangsaan bagi calon aparatur negara sebenarnya tidak harus dilakukan dengan membangun institusi baru. Kebutuhan tersebut dinilai masih dapat diakomodasi melalui penguatan kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi yang saat ini sudah beroperasi. Selain itu, pemerintah juga dapat memaksimalkan kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, persoalan mendasar terkait profesi dosen di Indonesia masih memerlukan perhatian mendalam. Masalah kesejahteraan dosen bahkan telah bergulir ke ranah hukum melalui permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya isu struktural yang mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah demi meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh.

Baca Juga

Antisipasi Dampak El Nino, Presiden Prabowo Instruksikan Mentan Percepat Mitigasi Kekeringan

Sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas akademisi, Pangesti merekomendasikan adanya pemisahan jalur karier dosen yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing individu. Model ini merujuk pada sistem yang telah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Melalui skema tersebut, para dosen diberikan keleluasaan untuk memilih fokus pengabdian mereka, baik sebagai pengajar, peneliti, maupun pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh tenaga pendidik saat ini, kebijakan pemerintah untuk membangun sepuluh kampus baru dinilai perlu dikaji ulang agar anggaran dan fokus kebijakan dapat diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar di sektor pendidikan tinggi nasional.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap