Pembangunan berbagai infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang terukur, khususnya pada sektor fasilitas hukum dan peradilan nasional. Salah satu proyek strategis yang saat ini tengah berjalan dengan intensif adalah pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran gedung baru ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan yudikatif yang terintegrasi di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Berdasarkan laporan data konstruksi terbaru hingga tanggal 29 Juli 2026, perkembangan fisik dari proyek pembangunan gedung lembaga peradilan konstitusi tersebut kini telah berhasil mencapai angka 12,41 persen.
Perkembangan terkini mengenai proyek tersebut dipaparkan secara langsung oleh Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono. Pemaparan kemajuan proyek ini disampaikan dalam momentum kunjungan kerja yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani bersama dengan Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan. Pertemuan serta peninjauan langsung oleh jajaran pimpinan Mahkamah Konstitusi ke kawasan KIPP Nusantara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dengan realisasi pembangunan fisik di lapangan.
Secara keseluruhan, kawasan yudikatif di IKN terus bersolek dengan berbagai pengerjaan infrastruktur dasar dan gedung perkantoran lembaga tinggi negara. Rata-rata progres pembangunan fisik untuk gedung-gedung yang berada di kawasan yudikatif saat ini dilaporkan telah menyentuh angka 11,8 persen. Secara lebih spesifik, pembangunan untuk Gedung MK dan Gedung Komisi Yudisial (KY) mencatatkan rata-rata perkembangan fisik sebesar 12,41 persen per tanggal 29 Juli 2026. Selain pengerjaan gedung, pembangunan sarana transportasi juga terus berjalan, di mana pengerjaan jalan di kawasan yudikatif telah mencapai 27,6 persen dengan panjang jalan yang dibangun berkisar 7,8 kilometer.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Gedung Mahkamah Konstitusi di ibu kota baru ini dirancang untuk memiliki kapasitas yang memadai guna menunjang tugas-tugas konstitusional. Berdasarkan perencanaan, Gedung MK akan dibangun dengan total luas bangunan yang mencapai kisaran 44.691 meter persegi. Dengan luasan tersebut, gedung ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas utama yang modern. Salah satu fasilitas krusial yang akan dibangun adalah ruang sidang pleno yang dirancang untuk dapat menampung hingga 400 orang pengunjung sidang. Kapasitas ini diharapkan mampu memfasilitasi jalannya persidangan perkara konstitusi secara lebih representatif.
Di samping ruang sidang pleno yang luas, kompleks Gedung MK ini juga akan dilengkapi dengan ruang rapat permusyawaratan hakim yang menjadi tempat para hakim konstitusi mengambil keputusan penting. Fasilitas lain yang ikut dibangun meliputi ruang kerja kelembagaan bagi para pejabat dan staf, serta berbagai ruang penunjang operasional lainnya yang dirancang untuk mendukung kelancaran tugas-tugas administratif maupun teknis yudisial. Keberadaan ruang-ruang penunjang ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Setelah mendengarkan paparan komprehensif dari pihak Otorita IKN, rombongan delegasi dari Mahkamah Konstitusi melanjutkan agenda mereka dengan melakukan peninjauan langsung ke area konstruksi. Peninjauan lapangan ini mencakup lokasi pembangunan untuk kawasan yudikatif serta kawasan legislatif yang berada di lingkungan KIPP Nusantara. Untuk menandai kunjungan kerja tersebut sekaligus mendukung upaya penghijauan di wilayah ibu kota baru, rombongan delegasi MK juga melakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis yang dipusatkan di area Plaza Yudikatif.
