Krisis energi yang melanda ibu kota Libya, Tripoli, kini telah menjelma menjadi gerakan pembangkangan sipil skala besar yang mengancam stabilitas kekuasaan. Pemadaman listrik yang mencapai sepuluh jam setiap harinya memicu kemarahan publik yang sudah lama terpendam di bawah tekanan ekonomi. Warga yang frustrasi kini beralih dari sekadar mengeluhkan pemadaman menjadi aksi nyata dengan memblokade jalan-jalan protokol, menyegel kantor pemerintahan, serta melumpuhkan berbagai fasilitas publik di seantero kota.
Aksi protes yang meluas ini dimotori oleh Gerakan Souq Al-Jumaa. Kelompok ini secara terbuka menyatakan bahwa target utama mereka bukanlah sekadar mengganggu aktivitas harian masyarakat, melainkan melumpuhkan jalannya pemerintahan secara total. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu, mereka menuntut pertanggungjawaban atas berbagai dugaan kasus korupsi yang dinilai merugikan rakyat. Lebih jauh lagi, mereka mendesak pembubaran seluruh lembaga politik di Libya, mulai dari jajaran pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Negara, hingga Dewan Kepresidenan.
Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Senin (27/7/2026), eskalasi massa terlihat jelas di kawasan Janzour yang terletak di sebelah barat Tripoli. Di wilayah ini, para demonstran memblokade jalur pesisir yang vital dan berkumpul di depan Pembangkit Listrik Tripoli Barat untuk memprotes pemadaman bergilir yang menyiksa warga di tengah cuaca panas. Rekaman video yang telah terverifikasi menunjukkan aksi pembakaran ban di tengah jalan dan tindakan ekstrem berupa penumpahan muatan tanah dari truk tepat di depan gedung Kementerian Luar Negeri untuk menutup akses masuk secara total.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Kemarahan massa juga menyasar sektor infrastruktur komunikasi yang dianggap merepresentasikan kegagalan negara. Di distrik Souq Al-Jumaa, demonstran yang didominasi oleh kelompok pemuda menduduki kantor Libyana, perusahaan operator telekomunikasi milik negara. Sambil membawa berbagai spanduk bernada kecaman, mereka mengarahkan kritik tajam secara langsung kepada Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis mendasar yang terus berulang ini.
Gelombang pembangkangan kemudian merembet dengan cepat ke wilayah Tajoura di timur Tripoli. Di sana, para pengunjuk rasa secara sepihak menyegel kantor pemerintah kota dan menempelkan pengumuman penutupan paksa. Kelompok di Tajoura bahkan menyerukan boikot menyeluruh terhadap seluruh institusi negara yang dimulai pada hari Senin. Mereka menyatakan tidak lagi mengakui legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional maupun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk protes atas terus merosotnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat setempat.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Persatuan Nasional masih memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi massa yang melumpuhkan ibu kota tersebut. Sementara itu, Perusahaan Listrik Umum Libya terpaksa menerapkan kembali sistem pemadaman bergilir setelah sempat menikmati kestabilan jaringan selama dua tahun terakhir. Bagi warga Libya, hilangnya aliran listrik selama sepuluh jam sehari ini menjadi pematik dari bom waktu sosial yang selama ini dipicu oleh inflasi tinggi, pelemahan nilai tukar mata uang, kelangkaan bahan bakar minyak, krisis likuiditas perbankan, serta kebuntuan politik yang tak kunjung usai.
