MK Tegaskan Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen Tidak Boleh Dikurangi

Hakim Konstitusi M Guntur Ahmad menjelaskan bahwa penegasan mengenai batas minimal anggaran ini sangat penting dilakukan. Menurutnya, apa pun keterbatasan yang dialami negara dalam menetapkan APBN, anggaran operasional pendidikan untuk tujuan yang bersifat fundamental seharusnya tidak boleh terdampak atau dikurangi. Alokasi minimal 20 persen dari APBN merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi amanat konstitusi, termasuk kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945.

Baca Juga

KPK Benahi Sistem Keamanan Dokumen Internal Pascapenetapan Tersangka Bupati Pemalang

Mahkamah juga menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang telah diprioritaskan untuk operasional pendidikan demi mendanai program lain di luar komponen tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Pengalihan anggaran ke program lain dikhawatirkan dapat menghambat negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjamin hak pendidikan seluruh warga negara serta pembiayaan pendidikan dasar secara penuh oleh pemerintah, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

Dalam persidangan terungkap bahwa target minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebenarnya baru bisa terpenuhi karena anggaran program MBG dimasukkan sebagai salah satu komponennya. Artinya, jika anggaran program MBG tersebut dikeluarkan, maka anggaran operasional untuk penyelenggaraan pendidikan murni tidak akan mencapai angka 20 persen. MK menilai penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan.

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Putuskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Harus Dipisah dari Anggaran Pendidikan Paling Lambat 2028

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menambahkan bahwa program MBG memiliki target sasaran yang sangat luas. Oleh karena itu, pembiayaan program tersebut sudah semestinya dialokasikan secara khusus atau ditentukan tersendiri di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan. Melalui putusan ini, MK menekankan bahwa negara harus memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak terhalangi, serta memastikan bahwa pendidikan dasar sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap