Mahkamah Konstitusi Putuskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Harus Dipisah dari Anggaran Pendidikan Paling Lambat 2028

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pencantuman program MBG dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tidak sejalan dengan makna operasional penyelenggaraan pendidikan. Konstitusi telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan wajib mencapai sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Menurut MK, porsi minimal tersebut seharusnya diprioritaskan untuk membiayai komponen-komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Lebih lanjut, MK mencermati bahwa tujuan dari program MBG tidak hanya berkaitan erat dengan sektor pendidikan. Program ini juga dirancang untuk mencakup penanganan stunting serta berbagai persoalan kesehatan masyarakat lainnya yang disebabkan oleh belum meratanya pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh karena itu, pemisahan anggaran program ini dari pos pendidikan dinilai penting agar alokasi dana pendidikan tetap fokus pada sasaran utamanya sesuai amanat undang-undang dasar.

Baca Juga

KPK Benahi Sistem Keamanan Dokumen Internal Pascapenetapan Tersangka Bupati Pemalang

Proses hukum perkara ini di MK berlangsung cukup panjang sejak awal tahun. Permohonan uji materi pertama kali diajukan pada 3 Februari 2026, ditandai dengan diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026. Pada hari yang sama, berkas tersebut resmi diregistrasi sebagai perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Sidang perdana untuk pemeriksaan pendahuluan kemudian digelar pada 12 Februari 2026, disusul penyerahan perbaikan permohonan oleh pemohon pada 25 Februari 2026.

MK kemudian menggelar serangkaian persidangan untuk mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Keterangan dari DPR dan Presiden didengarkan pada 11 Maret dan 14 April 2026. Selanjutnya, pada 28 April 2026, giliran pihak terkait dan para ahli yang memberikan keterangan. Persidangan berlanjut pada 15 Juni 2026 untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Sementara itu, keterangan ahli dan saksi yang mewakili Presiden serta DPR didengarkan dalam dua kali sidang pada 23 Juni dan 1 Juli 2026.

Baca Juga

MK Tegaskan Anggaran Pendidikan Minimal 20 Persen Tidak Boleh Dikurangi

Menanggapi putusan MK ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan kepada wartawan di dalam Kereta Nusantara Explorer saat perjalanan dari Batang menuju Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026. Prasetyo menyatakan bahwa pihak pemerintah belum menerima salinan resmi dari putusan MK tersebut. Keterlambatan penerimaan salinan ini dikarenakan dirinya sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah akan mempelajari putusan tersebut secara saksama setelah menerima dokumen resminya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap