Terungkap! Ini Alasan Aturan Gaji Kepala Daerah Harus Direvisi

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 sendiri merupakan aturan yang selama ini mengontrol kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang di dalamnya mencakup rincian mengenai gaji pokok serta berbagai tunjangan yang berhak mereka terima. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan penjelasan bahwa aturan-aturan yang berlaku saat ini memang sudah sangat usang dan tidak lagi mencerminkan realitas kondisi perekonomian nasional saat ini. Selain kondisi ekonomi yang berubah, beban kerja yang harus dipikul oleh para kepala daerah di era sekarang dinilai sudah jauh meningkat dan tidak sebanding dengan skema remunerasi yang diatur dalam aturan berusia lebih dari dua dekade tersebut.

Untuk menindaklanjuti rencana revisi ini, Tito Karnavian mengindikasikan bahwa pemerintah akan segera membentuk sebuah tim khusus di tingkat internal pemerintahan. Tim kerja ini nantinya akan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk di antaranya Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), guna membahas formula perubahan regulasi tersebut secara mendalam. Meski demikian, detail mengenai besaran penyesuaian gaji yang baru serta target waktu penyelesaian pembahasan aturan tersebut masih belum diputuskan secara final karena masih menunggu hasil pembahasan tim lintas kementerian tersebut.

Baca Juga

Ledakan Tambang Batu Bara di Balochistan Pakistan, 11 Pekerja Tewas dan Puluhan Lainnya Hilang

Di sisi lain, wacana penyesuaian gaji ini juga mendapatkan catatan penting dari kalangan legislatif di Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendesak agar rencana perubahan sistem remunerasi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah ini harus diimbangi secara nyata dengan peningkatan kinerja yang konkret di lapangan. Menurut legislator yang mewakili Fraksi Partai Gerindra tersebut, setiap penyesuaian hak keuangan pejabat daerah wajib diikuti oleh peningkatan kualitas serta lahirnya berbagai inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penyesuaian ini diharapkan tidak sekadar menaikkan pendapatan pejabat, melainkan berbanding lurus dengan perbaikan layanan yang dirasakan langsung oleh publik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap