Pemprov Sulut Tetapkan Enam Komitmen Perkuat TPAKD untuk Dorong Inklusi Keuangan

Untuk komitmen kedua, Pemprov Sulut fokus pada penguatan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Program ini akan dijalankan dengan berbasis pada komoditas-komoditas unggulan yang ada di daerah. Dengan mengoptimalkan komoditas lokal, diharapkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput dapat bergerak lebih cepat dan mandiri.

Langkah berikutnya yang menjadi komitmen ketiga adalah mempererat kolaborasi lintas sektor. Pemprov Sulut menilai bahwa sinergi yang solid antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar program peningkatan akses keuangan ini dapat berjalan dengan efektif. Kolaborasi ini akan menghubungkan berbagai pihak terkait guna menyelaraskan langkah di lapangan.

Baca Juga

IHSG Diproyeksi Menguat dan Uji Level di Kisaran 6.200-6.250

Sementara itu, komitmen keempat difokuskan pada penyelarasan program kerja TPAKD dengan arah pembangunan daerah. Pemprov Sulut akan memastikan bahwa seluruh program yang dirancang oleh TPAKD sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih program dan arah pembangunan tetap terintegrasi.

Pada komitmen kelima, perhatian diarahkan pada peningkatan aspek internal organisasi. Pemprov Sulut berkomitmen untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola TPAKD. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mendorong kinerja tim menjadi lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, komitmen keenam berfokus pada perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat. Pemprov Sulut berupaya mengoptimalkan penyaluran pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Bohusami. Selain itu, optimalisasi ini juga mencakup pengembangan ekosistem keuangan inklusif yang menyasar langsung wilayah perdesaan, sehingga masyarakat desa dapat menikmati akses layanan keuangan yang setara.

Baca Juga

Pembangunan di Kawasan Batur Kintamani Wajib Berkoordinasi dengan Tokoh Adat

Penetapan enam komitmen ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tantangan riil yang masih dihadapi di lapangan. Saat ini, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Utara yang belum memperoleh akses ke pembiayaan formal. Kondisi ini diperparah dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah di beberapa wilayah, terutama di daerah-aerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses geografis.

Guna memastikan program-program ini berjalan sukses, Gubernur Sulawesi Utara telah meminta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut untuk mengambil peran aktif. Keterlibatan aktif dari para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota dinilai sangat krusial dalam mengimplementasikan kebijakan TPAKD di wilayah masing-masing.

Di samping itu, Jemmy Ringkuangan juga menegaskan pentingnya melihat potensi kawasan secara lebih luas. Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi, baik dari sisi sejarah, budaya, perdagangan, maupun konektivitas. Hubungan yang saling melengkapi ini diharapkan dapat menjadi modalitas penting dalam mendukung percepatan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap