Militer Myanmar dilaporkan berhasil memukul mundur kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Bago tengah dan Dawei selatan menyusul peluncuran taktik medan perang baru serta serangan intensif. Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam perang saudara di negara tetangga Indonesia tersebut, di mana kekuatan militer yang sebelumnya diperkirakan berada di ambang keruntuhan kini justru menunjukkan tanda-tanda pemulihan kekuatan di lapangan.
Eskalasi taktis yang dilancarkan oleh militer Myanmar ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Keberhasilan mereka di medan tempur didukung oleh skema wajib militer berskala besar yang diterapkan baru-baru ini serta dukungan kritis dari sekutu utama mereka, China. Menurut analisis dari analis independen Aung Ko Ko, militer Myanmar terbukti belum runtuh. Sebaliknya, institusi pertahanan junta tersebut dinilai berhasil bertahan, baik dari sudut pandang politik maupun militer, di tengah tekanan konflik yang berkepanjangan.
Konflik bersenjata yang melanda Myanmar sendiri bermula dari kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Sejak peristiwa tersebut, perang saudara yang pecah telah merenggut lebih dari 100.000 korban jiwa, memaksa jutaan warga sipil mengungsi dari rumah mereka, serta melumpuhkan roda perekonomian negara secara keseluruhan.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Di tengah dinamika pertempuran yang berubah, Dewan Pengarah Munculnya Persatuan Demokratik Federal (SCEF) menyatakan komitmennya untuk mencapai penyelesaian politik. Langkah ini diambil setelah perwakilan mereka mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri Thailand dan Filipina pada bulan lalu. Morgan Michaels, seorang peneliti dari International Institute for Strategic Studies, menilai bahwa SCEF tampaknya telah mengabaikan tujuan publik mereka sebelumnya untuk menggulingkan Tatmadaw atau militer Myanmar secara total.
Juru bicara SCEF, Saw Nimrod, menegaskan komitmen kelompoknya untuk menempuh jalur negosiasi demi mencapai solusi politik. Kendati demikian, SCEF tetap mengajukan syarat-syarat penting demi menciptakan kondisi dialog yang bermakna. Mereka mendesak militer Myanmar untuk menghentikan seluruh serangan terhadap warga sipil, membebaskan semua tahanan politik, serta menuntut adanya supremasi sipil dengan mendesak militer keluar dari peran politik apa pun.
Di sisi lain, pemerintah baru bentukan militer Myanmar yang menjabat setelah pemilihan umum rekayasa militer sempat menyerukan dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata sebelum batas waktu 31 Juli. Kepala junta militer yang kini menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing, juga menyampaikan kepada parlemen pada pekan lalu bahwa perdamaian merupakan keinginan dan harapan terbesar mereka. Min Aung Hlaing sendiri dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada hari Kamis dan Jumat pekan ini.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Meskipun ada sinyal dialog, jalur menuju perdamaian masih menghadapi hambatan besar. Min Aung Hlaing sejauh ini belum bersedia menerima SCEF sebagai mitra perundingan resmi. Pemerintah Naypyitaw lebih memilih untuk melakukan diskusi bilateral dengan masing-masing kelompok bersenjata secara individu. Selain itu, para menteri luar negeri dari Thailand dan Filipina dilaporkan telah mengadakan pertemuan terpisah dengan komite negosiasi militer Myanmar guna menjajaki peluang damai.
Bagi negara tetangga seperti Thailand, stabilitas di Myanmar menjadi hal yang krusial. Prioritas utama pemerintah di Bangkok saat ini adalah menekan angka kekerasan, memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi para korban konflik, serta membendung dampak buruk agar pertempuran tidak meluas ke wilayah perbatasan Thailand. Namun, Richard Horsey selaku Penasihat Senior untuk Asia di International Crisis Group, mengingatkan bahwa proses perdamaian di Myanmar masih akan menempuh jalan yang sangat panjang bagi semua pihak yang terlibat.
