Pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu di berbagai pelosok tanah air, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat. Langkah nyata terbaru ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Acara peletakan batu pertama ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di wilayah Papua.
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan program Sekolah Rakyat ini? Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak terlantar yang berasal dari kelompok masyarakat prasejahtera. Secara lebih spesifik, target penerima manfaat dari program ini adalah anak-anak dari keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 dan desil 2. Konsep yang diusung oleh Sekolah Rakyat adalah sekolah dengan fasilitas asrama. Melalui sistem asrama ini, seluruh biaya pendidikan para siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, sehingga anak-anak dapat fokus belajar tanpa memikirkan kendala biaya hidup dan operasional sekolah.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Dalam pelaksanaannya, program Sekolah Rakyat melibatkan kerja sama lintas kementerian dengan pembagian tugas yang jelas. Kementerian Sosial (Kemensos) memegang tanggung jawab utama atas jalannya program ini, termasuk dalam hal koordinasi dan pembinaan operasional sekolah. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam mengoordinasikan pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar memberikan dukungan nyata untuk menyukseskan program ini. Salah satu bentuk dukungan krusial yang dikoordinasikan oleh Kemendagri adalah penyediaan lahan pembangunan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk urusan konstruksi fisik, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan gedung sekolah di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sudah distandardisasi.
Untuk wilayah Provinsi Papua sendiri, tanggapan pemerintah daerah terhadap program ini pada awalnya cukup bervariasi. Hingga saat ini, baru ada tiga wilayah di Papua yang secara resmi menyambut dan menerima pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini, yaitu Jayapura, Sarmi, dan Biak. Acara groundbreaking di Biak Numfor ini pun dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah dan nasional. Selain Mendagri Muhammad Tito Karnavian, hadir pula Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Pembangunan Sekolah Rakyat di Biak Numfor merupakan kelanjutan dari program nasional yang telah dicanangkan sebelumnya. Pada bulan Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan sebanyak 166 unit Sekolah Rakyat secara serentak yang dipusatkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kendati demikian, laporan resmi saat ini belum merinci alasan mengapa baru tiga daerah di Papua yang menyambut program ini. Informasi mengenai kapasitas tampung siswa untuk sekolah di Biak Numfor serta target rampungnya pembangunan fisik asrama tersebut juga masih belum diumumkan secara mendetail oleh kementerian terkait.
