Penangkapan seorang juru parkir liar berinisial MS di kawasan Pasar Mitra, Jalan KH M Mansyur, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, menjadi alarm terbaru mengenai karut-marut perparkiran di ibu kota. MS diciduk polisi setelah rekaman video dirinya memeras seorang pengendara motor viral di media sosial. Kasus ini kembali memicu pertanyaan klasik di tengah masyarakat: mengapa parkir dan jukir liar di Jakarta sulit diberantas?
Insiden pemerasan yang menjerat MS terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Korban, Rendy Budiharto, diancam akan dipukuli setelah menolak membayar tarif parkir sebesar Rp5.000, padahal ia telah menyodorkan uang Rp2.000. Setelah diamankan oleh Polsek Tambora, MS kini terancam pasal pemerasan sesuai Pasal 482 KUHP. Selain itu, hasil tes urine menunjukkan pelaku positif mengonsumsi amfetamin.
Kasus serupa terus berulang di berbagai sudut Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir Juli 2025, aksi pemalakan bermodus parkir liar dengan tarif Rp10.000 per motor sempat terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Memasuki Februari 2026, delapan juru parkir liar juga diringkus di pusat grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena terbukti mematok tarif fantastis berkisar antara Rp60.000 hingga Rp100.000 per kendaraan.
Pramono Sebut Modifikasi Cuaca Tekan Polusi Jakarta Terhambat Ketiadaan Awan
Skala masalah ini terlihat jelas dari data Cepat Respon Masyarakat (CRM) Pemprov DKI Jakarta. Sepanjang Juni 2026, tercatat ada 3.246 laporan warga terkait parkir dan jukir liar. Jumlah aduan tersebut menempati urutan kedua terbanyak dari seluruh kategori aduan warga, di bawah keluhan kondisi jalan rusak yang mencapai 5.246 laporan.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penindakan. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat penindakan terhadap total 14.366 kendaraan sepanjang semester pertama tahun 2026. Dari keseluruhan tindakan tersebut, sebanyak 3.816 kendaraan diderek, 8.133 sepeda motor dan 707 mobil dikenai sanksi cabut pentil ban, serta 1.710 unit sepeda motor diangkut langsung oleh petugas. Langkah hukum ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang memungkinkan pelanggar dikenakan sanksi berupa denda uang tunai hingga puluhan juta rupiah, penilangan, hingga penderekan.
Keberadaan jukir liar ini memang sangat meresahkan publik. Jajak pendapat Litbang Kompas mencatat bahwa 84,2 persen responden tidak setuju dengan keberadaan jukir liar, dengan 73,5 persen merasa terganggu secara langsung saat beraktivitas di ruang publik. Di balik keresahan warga, bisnis ilegal ini menjanjikan perputaran uang yang menggiurkan. Litbang Kompas mengestimasi satu titik parkir minimarket yang dikelola jukir liar berpotensi menghasilkan omzet kotor hingga Rp17.190.000 per bulan. Secara makro, kajian Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) pada tahun 2022 memperkirakan total potensi rente ekonomi yang hilang akibat parkir liar di seluruh Jakarta bisa menembus Rp460 miliar per tahun.
Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026, Sejarah, Gengsi, dan Misi Amal di Wembley
Mengenai akar masalahnya, analis transportasi Deddy Herlambang menyatakan bahwa keberadaan juru parkir liar tidak berkaitan dengan ketersediaan lahan parkir. Menurutnya, jukir liar akan selalu ada di mana saja selama ada kendaraan yang parkir, bahkan di toko-toko yang sebenarnya menyediakan ruang parkir internal. Sementara itu, sosiolog Rakhmat Hidayat berpendapat bahwa penambahan lahan parkir justru berpotensi memicu lonjakan jumlah kendaraan baru, sehingga tidak menyelesaikan masalah utama.
Sebagai acuan, tarif parkir resmi di Jakarta sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2017, yang menetapkan tarif jam pertama sebesar Rp5.000 untuk mobil, Rp2.000 untuk sepeda motor, dan Rp8.000 untuk bus atau truk. Terkait penertiban tarif ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa tidak ada keputusan untuk mengubah tarif resmi tersebut. Pemerintah daerah saat ini memilih berfokus pada kajian percepatan penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) guna meminimalkan celah pungutan liar di lapangan.
