Mendagri, Data Dukcapil Jadi Fondasi Utama Layanan Publik Digital

Saat ini, basis data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil telah mencakup sekitar 290 juta penduduk, sebuah angka yang merepresentasikan hampir 99 persen dari seluruh populasi Indonesia. Kualitas data ini tidak hanya terbatas pada data administratif biasa, melainkan juga memuat informasi biometrik yang sangat detail, seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari, serta pemindaian iris mata. Sistem pencatatan ini juga bekerja secara dinamis, di mana setiap perubahan data penduduk—mulai dari peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perpindahan domisili—langsung tercatat ke dalam sistem sehingga data terus diperbarui setiap saat.

Baca Juga

Ketika Teguran Berubah Menjadi Pertikaian

Untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang menyeluruh, data Dukcapil akan dihubungkan secara langsung dengan basis data milik berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya. Beberapa instansi yang akan terintegrasi di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Kesehatan. Salah satu bentuk kemudahan nyata dari integrasi sistem ini adalah mekanisme penerbitan dokumen secara otomatis. Nantinya, akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) akan dikirimkan langsung ke alamat email orang tua yang bersangkutan.

Agenda Rakornas kali ini juga memfokuskan pembahasan pada pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pilar utama dari Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi memimpin koordinasi teknis mengenai bagaimana NIK dan IKD dapat dioptimalkan untuk menopang berbagai layanan publik elektronik secara aman dan efisien.

Baca Juga

Pemkab Lombok Tengah Perbarui Rambu Bahaya di Tempat Wisata demi Cegah Kecelakaan

Demi mendukung keandalan sistem berskala besar ini, pemerintah telah menyiapkan penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil. Langkah ini didukung melalui skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) dengan total anggaran mencapai sekitar Rp 3,5 triliun. Anggaran bernilai besar ini dialokasikan secara spesifik untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data, memperbesar kapasitas bandwidth, memperkuat sistem keamanan siber, serta membangun pusat pencadangan data (data backup center) untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis.

Secara keseluruhan, acara Rakornas ini dihadiri oleh sekitar 700 peserta dari berbagai wilayah. Para peserta yang hadir meliputi pejabat kementerian dan lembaga terkait, pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jajaran Ditjen Dukcapil, serta seluruh kepala dinas Dukcapil tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia.