Menaker, Kebijakan Potongan Komisi Ojol 8 Persen Resmi Berlaku Sejak 1 Juli 2026

Meskipun kebijakan ini telah dinyatakan berjalan efektif sejak awal bulan Juli, pemerintah saat ini masih terus memfokuskan pembahasan pada penyelarasan berbagai aspek teknis terkait pelaksanaan aturan tersebut. Upaya penyelarasan ini diambil agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berlangsung secara konsisten, efektif, serta mampu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Mengingat perumusan teknis kebijakan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, koordinasi lintas kementerian tetap menjadi hal yang mutlak diperlukan agar seluruh mekanisme pelaksanaan dapat berjalan secara selaras dan terintegrasi.

Baca Juga

Kemensos Uji Coba Skema Baru Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih

Sebagai bagian dari langkah penyelarasan tersebut, sebuah rapat koordinasi telah dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2026 yang lalu. Rapat koordinasi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan ini mempertemukan pihak DPR dengan perwakilan dari pemerintah, serta turut mengundang perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional untuk menyamakan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pemotongan komisi ini.

Dalam rapat koordinasi tersebut, DPR bersama pemerintah tengah berfokus melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang ojek daring. Regulasi ini ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada pekan depan. Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa agenda rapat tersebut memang difokuskan untuk melakukan penyempurnaan terhadap draf perpres ojol yang dinilai sudah hampir final. Selain membahas draf regulasi, pihak DPR juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menerima berbagai masukan langsung dari perwakilan pengemudi ojol mengenai penerapan tarif komisi 8 persen setelah aturan baru ini diumumkan beberapa bulan yang lalu.

Baca Juga

Bahlil Ungkap 11 Ribu Desa Belum Teraliri Listrik, Pemerintah Targetkan Rampung pada 2029

Di sisi lain, kesiapan dari pihak penyedia platform transportasi daring juga terus menjadi perhatian. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring di tanah air telah menyatakan kesiapan mereka. Perusahaan-perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah menyatakan siap untuk menjalankan ketentuan baru mengenai potongan komisi 8 persen tersebut, meskipun saat ini mereka masih harus melakukan sejumlah proses penyesuaian internal di dalam sistem operasional masing-masing.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap