Upaya penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta terus dilakukan secara intensif melalui berbagai proyek infrastruktur di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Pemerintah telah membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berfungsi untuk menahan limpasan air dari wilayah hulu. Meskipun infrastruktur di hulu telah terbangun, penanganan di area hilir tetap menjadi fokus utama demi memastikan aliran air berjalan lancar saat curah hujan tinggi, salah satunya melalui pengerukan sungai dan pembangunan tanggul.
Pengerukan Sungai Ciliwung terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kelancaran aliran air serta mengurangi risiko luapan banjir di pemukiman warga. Sebagai bagian dari upaya nyata tersebut, pada hari Rabu, 29 April 2026, para pekerja tampak sibuk mengoperasikan alat berat ekskavator untuk mengeruk lumpur dan sedimen di Sungai Ciliwung, tepatnya di kawasan Kebon Melati, Jakarta. Pekerjaan pengerukan ini difokuskan pada segmen penting mulai dari Pintu Air Karet hingga Pintu Air Manggarai, lalu berlanjut ke kawasan Jalan Kyai Tapa dengan total panjang penanganan mencapai sekitar 3.850 meter. Dari aktivitas pembersihan ini, total volume pengerukan yang berhasil dicapai dalam proyek tersebut menyentuh angka 179.269 meter kubik.
Walhi Gelar Unjuk Rasa di Tosari Jakarta, Soroti Masalah Karhutla yang Terus Berulang
Di samping pengerukan sungai, langkah krusial lainnya yang terus dikebut adalah pembebasan lahan guna mendukung proyek normalisasi secara menyeluruh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 miliaran pada tahun 2026 khusus untuk kebutuhan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Anggaran yang cukup besar ini juga dialokasikan untuk mencakup pembebasan lahan di aliran sungai lainnya, yakni Kali Krukut dan Kali Cakung Lama. Sebagai gambaran kemajuannya, dari total target 170 bangunan yang direncanakan untuk dibebaskan di lokasi peninjauan di kawasan Cawang, sebanyak 62 bangunan di antaranya telah berhasil dibebaskan dan dibongkar oleh petugas.
Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada penyelesaian proyek ini agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas. Pramono Anung berharap agar normalisasi di ruas Sungai Ciliwung dari kawasan MT Haryono hingga Jembatan Kalibata dapat tersambung sepenuhnya pada saat peringatan HUT ke-500 Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Dalam pengerjaannya, proyek normalisasi ini melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah melalui skema pembagian tugas yang jelas. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab untuk membangun fisik tanggul, sedangkan Pemprov DKI Jakarta mengemban tanggung jawab penuh untuk menangani pembebasan lahannya.
Presiden Prabowo Evaluasi Program Strategis dan Koperasi Desa Merah Putih
Meskipun demikian, tantangan dalam merampungkan tanggul pelindung ini masih cukup besar. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, David Partonggo Oloan Marpaung, menjelaskan bahwa dari total panjang keseluruhan proyek tanggul Sungai Ciliwung yang mencapai 33 kilometer, saat ini masih tersisa sekitar 16 kilometer pekerjaan yang belum selesai. Untuk menuntaskan pembangunan sisa tanggul sepanjang 16 kilometer tersebut, dibutuhkan estimasi anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Guna mendukung percepatan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan di dua area prioritas, yaitu Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pengadegan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat selesai sepenuhnya pada tahun 2028, sehingga BBWS dapat menuntaskan pembangunan seluruh tanggul Sungai Ciliwung pada tahun 2029.
