Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta menuai perhatian publik. Pemprov DKI Jakarta dilaporkan tengah menggodok alokasi anggaran yang cukup besar, yakni hampir Rp100 miliar鈥攁tau tepatnya sekitar Rp99,9 miliar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema beasiswa ini dirancang khusus untuk membiayai pendidikan tingkat magister (S2) dan doktor (S3) di luar negeri, yang direncanakan akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang.
Pada rancangan awal, program beasiswa ini diproyeksikan untuk menyasar 100 penerima, dengan rincian 70 mahasiswa S2 dan 30 mahasiswa S3. Namun, rencana tersebut belakangan mengalami penyesuaian target. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa estimasi kebutuhan pembiayaan untuk satu orang penerima beasiswa diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar. Akibat tingginya biaya tersebut, Pramono Anung mengonfirmasi bahwa rencana jumlah penerima disesuaikan menjadi berkisar antara 50 hingga 75 anak saja, bukan 100 orang.
Terkait negara tujuan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, tengah membahas kerja sama dengan LPDP Pusat. Beberapa negara yang masuk dalam daftar pembahasan sebagai destinasi belajar para penerima beasiswa ini meliputi Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, dan Rusia. Meskipun program ini menawarkan peluang peningkatan kapasitas akademik tingkat tinggi, alokasi dana yang besar ini memicu diskusi mengenai prioritas anggaran pendidikan di Jakarta, terutama ketika masih banyak persoalan pendidikan dasar yang belum terselesaikan.
Pemprov DKI Pastikan LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Siap Beroperasi Agustus 2026
Salah satu isu krusial yang membayangi kebijakan ini adalah tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Jakarta. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam periode 30 hari terakhir hingga 28 Juli 2026, tercatat ada sebanyak 94.762 anak tidak sekolah di DKI Jakarta. Dari total angka tersebut, sebanyak 47.318 anak tercatat belum pernah merasakan bangku sekolah sama sekali. Sementara itu, sebanyak 28.651 anak mengalami putus sekolah (drop out), dan 18.793 anak lainnya dinyatakan lulus namun tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya.
Selain masalah anak tidak sekolah, Pemprov DKI Jakarta juga dihadapkan pada tantangan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, pemerintah daerah telah menambah target jumlah sekolah yang akan direnovasi dari yang awalnya hanya tujuh sekolah menjadi sebelas sekolah. Akibat proses renovasi gedung ini, sejumlah kegiatan belajar mengajar harus dipindahkan sementara. Salah satu contohnya adalah para siswa SD Negeri 09 Kebayoran Lama yang terpaksa menumpang belajar sementara waktu di gedung SD Negeri 11. Kondisi infrastruktur sekolah ini menjadi perhatian serius dari jajaran Komisi E DPRD DKI Jakarta, yang di antaranya diisi oleh Ketua Komisi E M. Subki, Sekretaris Komisi E Justin Adrian, serta anggota Komisi E Astrid Khairunisha.
Bupati Kediri Lantik 121 Pejabat Baru untuk Isi Jabatan Kosong
Menanggapi perdebatan mengenai urgensi alokasi anggaran ini, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, memberikan pandangannya. Menurut Deni, apabila program beasiswa luar negeri ini tetap dijalankan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memprioritaskan bidang-bidang studi yang berdampak langsung pada penyelesaian masalah perkotaan Jakarta. Ia mencontohkan beberapa program studi yang mendesak untuk diprioritaskan, seperti pengelolaan tata ruang, transportasi dan logistik, kota cerdas (smart city), teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), pengelolaan sampah, hingga energi terbarukan. Dengan demikian, investasi besar yang dikeluarkan dari APBD diharapkan dapat kembali dalam bentuk solusi nyata bagi pembangunan Jakarta di masa depan.
