KPK Bakal Panggil Kepala Imigrasi Jakarta Selatan Terkait Temuan Uang Dolar Singapura

Rangkaian penggeledahan oleh penyidik KPK tidak hanya menyasar kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat. Dari lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kedinasan serta Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga kuat berkaitan erat dengan perkara ini.

Baca Juga

HUT ke-436 Kota Medan, Wali Kota Ajak Warga Tanamkan Rasa Cinta untuk Pembangunan Daerah

Sebelumnya, KPK juga telah memperluas area pencarian bukti hingga ke wilayah Bali. Pada pertengahan Juni 2026, tepatnya tanggal 17 hingga 19 Juni 2026, tim penyidik menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Selain instansi pemerintah, penyidik mendatangi kantor biro jasa di Bali, termasuk PT Visa Empat Bali dan CV Visa Agung Bali Teratai Promanende. Dari rangkaian penggeledahan di Bali tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dan Barang Bukti Elektronik.

Kasus ini pertama kali mencuat ke publik setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap total 18 orang. Salah satu di antaranya adalah Silmy Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi, yang menyerahkan diri kepada petugas. Dalam rangkaian tangkap tangan tersebut, KPK menyita berbagai aset dan barang bukti dengan nilai total mencapai Rp17,5 miliar. Aset yang disita meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo di rekening bank dan akun aset kripto, serta pecahan mata uang asing.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ini. Seluruh tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka tersebut adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, dan Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra.

Baca Juga

Program PESAT Malinau Buka Lapangan Kerja Baru Lewat Sektor Pertanian

Selain ketiga pejabat tinggi tersebut, KPK juga menetapkan dua Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal sebagai tersangka, yaitu Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Tersangka lainnya adalah Ronald Arman Abdullah yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tahun 2025-2026. Dua nama terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti-bukti baru, termasuk temuan uang di ruang kerja Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, diharapkan dapat membuat terang perkara pemerasan izin tinggal ini.