Mengapa latihan maritim biasa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di Samudra Pasifik bisa memicu riak diplomatik di kawasan Asia Timur? Pertanyaan ini mengemuka setelah rampungnya latihan lintas laut (passing exercise atau passex) antara TNI AL dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) pada Rabu pagi, 12 Agustus 2026. Latihan yang digelar di perairan sebelah timur Taiwan tersebut kini memicu perdebatan hangat mengenai arah politik luar negeri Indonesia.
Latihan bersama ini melibatkan kapal fregat Indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan kapal perang berpeluru kendali milik Cina, Honghe (Hull 523). Manuver yang dilakukan di wilayah berjarak 70 hingga 80 mil laut dari lepas pantai timur Taiwan ini mencakup komunikasi maritim, pengisian perbekalan di laut (replenishment at sea), hingga upacara pemisahan formasi. KRI I Gusti Ngurah Rai-332 sendiri melakukan latihan ini di tengah rute pelayaran kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan latihan bersama Angkatan Laut Rusia, Exercise Orruda 2026, di Vladivostok.
Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicara Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa latihan tersebut murni interaksi profesional dan bukan merupakan latihan tempur. Hingga Kamis, 13 Agustus 2026, Yvonne menyatakan pihaknya belum menerima surat protes resmi dari pemerintah Taiwan. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri Taiwan secara terpisah telah meminta klarifikasi dari Jakarta mengenai keikutsertaan TNI AL dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, Asisten Wakil Kepala Staf Umum Intelijen Taiwan, Wu Tien-jen, menyatakan bahwa secara militer latihan ini sebenarnya tidak memberikan dampak langsung terhadap Taiwan.
Presiden Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026, Bahas Pembentukan Bursa Komoditas hingga Efisiensi Anggaran Kementerian
Meskipun dampak militernya dinilai minim, dimensi politik dari latihan ini memicu reaksi keras. Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan mendesak Beijing untuk menghentikan perilaku berbahaya yang merusak status quo, terutama karena Cina terus meningkatkan patroli penjaga pantainya di timur Taiwan sejak Juni 2026. Sementara itu, pakar militer Cina Zhang Junshe mengklaim latihan ini membuktikan kedaulatan dan yurisdiksi Cina atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di timur Taiwan. Dari Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut mendesak Beijing agar menghentikan tekanan militernya terhadap Taiwan dan beralih ke dialog yang bermakna.
Di dalam negeri, para pengamat menilai kolaborasi ini membawa konsekuensi serius bagi posisi diplomatik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, doktrin politik luar negeri bebas-aktif Indonesia diterjemahkan secara lebih ekspansif. Namun, Direktur Desk Cina-Indonesia CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengingatkan bahwa pendekatan bebas-aktif ini berisiko kehilangan arah jika tidak dibarengi dengan kalkulasi strategis yang matang. Senada dengan itu, mantan diplomat Indonesia Simon Hutagalung menilai keterlibatan dalam latihan di wilayah sensitif tersebut berisiko dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap klaim maritim Cina yang terus meluas.
Orange Peel Theory dan Peran Tindakan Kecil dalam Hubungan
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Edwin Martua Bangun Tambunan, pengajar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, menyebut keikutsertaan Indonesia secara tidak langsung memperkuat legitimasi klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Sementara itu, Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, berpendapat bahwa Indonesia telah menjadi objek eksploitasi narasi geopolitik Cina. Analis geopolitik Helios Strategic, Musfi Romdoni, menambahkan bahwa kekosongan informasi ini bersumber dari kegagalan komunikasi strategis pemerintah.
