Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Prabowo tiba di Kompleks Parlemen untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2026. Peristiwa penting ini berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Kehadiran Kepala Negara di Kompleks Parlemen tersebut menjadi bagian penting dari agenda kenegaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta penyampaian pidato kenegaraan.
Pada hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Puan memaparkan berbagai capaian dan kinerja DPR RI di hadapan para anggota dewan dan undangan yang hadir. Puan menjelaskan bahwa sejak awal masa jabatannya, DPR RI telah berhasil merampungkan dan mengesahkan sebanyak 28 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang resmi. Selain memaparkan capaian yang telah diraih, Ketua DPR RI juga menegaskan komitmen legislatif untuk terus melanjutkan pembahasan regulasi penting lainnya, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh DPR.
Puan Minta Pemerintah Kelola Defisit dan Utang APBN 2027 Secara Hati-hati
Dalam jalannya sidang tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah poin penting, termasuk permintaan dukungan dari DPR RI untuk membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pemerintah menargetkan bahwa bursa tersebut dapat mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 2027. Pembangunan bursa ini dinilai sangat krusial bagi perekonomian nasional karena bertujuan untuk menetapkan harga acuan atau referensi sendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia di pasar global. Selain itu, pembentukan bursa ini juga ditujukan untuk menciptakan iklim pasar yang transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh pelaku industri di tanah air.
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap sinergi dan kerja sama yang terjalin erat antara pihak pemerintah dan DPR RI. Secara khusus, Presiden memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menghubungkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi produsen dalam negeri serta komoditas domestik dengan konsep Marhaenisme. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankannya bukanlah "Prabowonomics", melainkan implementasi dari gagasan Marhaenisme. Beliau menyampaikan, "Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaenisme ini."
Presiden Prabowo Tetapkan Asumsi Rupiah Rp17.500 per Dolar AS di RAPBN 2027
Di samping membahas kebijakan ekonomi makro dan legislasi, Presiden Prabowo juga menyoroti masalah efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan. Ia menyatakan rasa gembiranya karena saat ini tidak ada lagi kementerian yang mengalokasikan anggaran negara untuk menggelar pesta perayaan hari ulang tahun lembaga mereka. Menurut Presiden Prabowo, perayaan hari jadi kementerian tidak perlu dilakukan secara berlebihan atau menggunakan anggaran khusus. Ia menekankan bahwa acara ulang tahun kementerian cukup dirayakan secara sederhana di lingkungan kantor masing-masing. Terkait hal ini, Prabowo berujar, "Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja."
