Ketegangan di Kashmir, Aparat Pakistan Dituduh Tembak Mati 30 Demonstran

Kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan eskalasi dari bentrokan sebelumnya. Pada bulan Juni, ketika kekerasan pertama kali meletus di wilayah tersebut, sekitar 40 orang dilaporkan tewas. Pemerintah Pakistan merespons bentrokan awal tersebut secara keras dengan menetapkan label organisasi teroris kepada JAAC. Alih-alih mereda, situasi justru semakin memanas hingga berujung pada bentrokan mematikan dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga

Bela Netanyahu, AS Siapkan Langkah untuk Lumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional

Juru Bicara JAAC, SA Khan, menyampaikan tuduhan serius terhadap tindakan aparat keamanan Pakistan. Menurut penjelasannya, aparat tidak hanya menembaki kerumunan massa yang berkumpul di kota Mirpur, tetapi diduga kuat berupaya menutupi tindakan tersebut. Pihak keamanan dituding sengaja memindahkan jenazah para korban dari jalanan untuk menghapus bukti penembakan. Selain itu, aparat dilaporkan mengunci rumah sakit setempat guna membatasi akses dan mengangkut mayat-mayat dari area publik setelah kekerasan pecah.

Di sisi lain, pemerintah Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menuding adanya keterlibatan pihak asing dalam menggerakkan massa. Menteri Informasi Pakistan, Atta Tarar, dalam sebuah konferensi pers menyatakan bahwa gelombang demonstrasi di Kashmir tidak murni aspirasi lokal, melainkan mendapatkan sokongan dana serta instruksi langsung dari India. Guna meredam situasi, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerapkan pemadaman total pada jaringan komunikasi dan internet, serta melakukan penangkapan massal terhadap para aktivis yang terlibat.

Baca Juga

Tarung Nyawa di Laut, Ratusan Migran Nekat Terobos Perbatasan Ceuta

Hingga saat ini, kebenaran mengenai jumlah pasti korban tewas masih diliputi ketidakpastian. Verifikasi independen di lapangan sangat sulit dilakukan karena otoritas setempat melarang media untuk memasuki area konflik. Hambatan ini diperparah dengan pemblokiran jaringan internet yang masih berlangsung, sehingga menyulitkan penyebaran informasi secara langsung dari lokasi kejadian.

Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional. Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Türk, secara tegas mendesak agar segera dilakukan penyelidikan independen guna mengusut tuntas eskalasi kekerasan ini. Sementara itu, organisasi pembela hak asasi manusia Amnesty International turut mendesak pemerintah di Islamabad untuk segera membuka kembali akses komunikasi bagi warga sipil serta menghentikan segala bentuk kekerasan ilegal terhadap masyarakat.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap