Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan resmi mengenai polemik penggunaan istilah 'Londo Ireng' oleh Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Saat memberikan keterangan kepada awak media di Surabaya pada hari Selasa (28/7), Qodari secara tegas menyatakan keengganannya untuk mengomentari lebih jauh kritik-kritik yang dilayangkan kepada Presiden terkait sebutan tersebut. Alih-alih larut dalam perdebatan mengenai istilah itu, Qodari meminta agar media massa dan publik lebih menitikberatkan perhatian pada substansi serta poin-poin penting yang terkandung dalam pidato Presiden Prabowo.
Pernyataan yang memicu kontroversi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta pada hari Kamis (23/7). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyamakan kalangan jurnalis, pengamat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) modern dengan istilah 'Londo Ireng'. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa sosok-sosok 'Londo Ireng' tersebut masih eksis hingga saat ini, namun kini mereka tampil dengan mengenakan pakaian atau kedok yang berbeda, seperti menjadi wartawan, jurnalis, pengamat, maupun pegiat LSM.
Secara historis dalam catatan sejarah Indonesia, istilah 'Londo Ireng' memiliki konotasi negatif yang merujuk pada kaum pribumi yang dianggap berkhianat terhadap bangsa sendiri. Mereka merupakan orang-orang lokal yang memilih untuk membantu atau bekerja demi kepentingan penjajah Belanda pada masa kolonial. Selain menyamakan kelompok-kelompok tersebut dengan 'Londo Ireng', Presiden Prabowo dalam pidatonya di Harlah PKB juga mempertanyakan secara spesifik mengenai sumber pendanaan bagi organisasi non-pemerintah. Beliau melontarkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang membiayai gaji para anggota LSM, membayar tagihan listrik mereka, hingga membiayai penggunaan telepon genggam mereka sehari-hari.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga melayangkan kritik terhadap sikap sejumlah media dalam melaporkan program pembangunan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Menurut Presiden, pemerintahannya sejauh ini telah berhasil melakukan perbaikan terhadap lebih dari 67.000 bangunan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, untuk tahun depan, Presiden menginstruksikan agar target renovasi tersebut ditingkatkan hingga mencapai 100.000 sekolah. Namun, Prabowo menyayangkan tindakan sebagian media yang dinilai sengaja mencari-cari sekolah yang belum tersentuh perbaikan, lalu mengambil foto sekolah tersebut dalam ukuran besar untuk dipajang di halaman depan media mereka.
Menurut penjelasan Qodari di Surabaya, pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya sebenarnya berfokus pada program-program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat. Qodari menjabarkan bahwa Presiden secara konsisten menyuarakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menaikkan taraf hidup para petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional menuju swasembada beras. Selain itu, pidato tersebut juga menekankan pentingnya ketahanan energi nasional, pencapaian target program bahan bakar B50, serta dimulainya kembali proyek strategis Blok Masela yang pembangunannya sempat tertunda selama 28 tahun. Presiden juga menyoroti kerugian negara yang sangat besar akibat praktik culas seperti under-invoicing dan transfer pricing, yang ditengarai merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp500 triliun sampai Rp600 triliun setiap tahunnya.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Meskipun Qodari menekankan pentingnya melihat substansi pembangunan tersebut, dirinya memilih untuk tidak memberikan respons langsung ketika ditanya mengenai desakan dari beberapa organisasi profesi jurnalis yang menuntut agar Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan 'Londo Ireng'. Selain menolak menanggapi tuntutan maaf tersebut, Kepala Bakom RI ini juga tidak memberikan penjelasan mendalam ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya basis data konkret yang mendasari pernyataan-pernyataan kritis Presiden dalam pidatonya. Qodari hanya terus mengulang jawaban serupa untuk mengarahkan fokus media kembali pada inti pembangunan tanpa memberikan rincian data lebih lanjut.
