Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memaparkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam laporan ini, tercakup rincian kinerja keuangan serta kontribusi dari berbagai satuan kerja di bawah naungan kementerian, termasuk setoran dari dua Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola kawasan strategis di Jakarta, yaitu Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).
Salah satu poin penting dalam penyampaian laporan keuangan ini adalah keberhasilan Kemensetneg dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemensetneg Tahun Anggaran 2025. Dengan hasil ini, Kemensetneg tercatat telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 17 tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2009.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kemensetneg Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengonsolidasikan laporan keuangan dari 17 satuan kerja yang beroperasi di lingkungan kementerian. Beberapa satuan kerja yang laporannya turut digabungkan dalam LKPP ini meliputi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, Badan Komunikasi Pemerintah, serta Dewan Ekonomi Nasional. Selain itu, konsolidasi ini juga menyertakan laporan keuangan dari dua Badan Layanan Umum pengelola kawasan, yaitu PPKK dan PPK GBK.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Dalam hal pendapatan, Kemensetneg mencatatkan pencapaian melampaui target pada sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP Kemensetneg per tanggal 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp1,062 triliun. Jumlah perolehan ini setara dengan 144,38 persen dari target awal yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu sebesar Rp736,07 miiliar.
Kontribusi terhadap kas negara juga disumbangkan oleh dua BLU yang berada di bawah pengelolaan Kemensetneg. BLU PPK GBK menyetorkan dana sebesar Rp103,78 miliar ke kas negara. Jumlah setoran dari pengelola kawasan olahraga Gelora Bung Karno ini setara dengan 15 persen dari total pendapatan operasional yang diperoleh lembaga tersebut sepanjang tahun anggaran 2025. Sementara itu, BLU PPKK menyetorkan dana sebesar Rp34,99 miliar ke kas negara, yang nilainya setara dengan 20 persen dari pendapatan operasional yang berhasil dihimpun oleh pengelola kawasan Kemayoran tersebut.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja, Kemensetneg mendapatkan alokasi anggaran total sebesar Rp6.815.364.242.000 untuk Tahun Anggaran 2025. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi belanja yang berhasil dibelanjakan hingga tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.278.269.967.571. Angka realisasi belanja ini mencerminkan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,12 persen dari keseluruhan alokasi yang disediakan.
Pada bagian akhir laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2025, posisi neraca keuangan Kemensetneg mencatatkan total aset bernilai Rp638,97 triliun. Sementara itu, posisi kewajiban atau liabilitas yang harus dipenuhi oleh kementerian tercatat berada di angka Rp887,16 miliar. Adapun untuk posisi ekuitas Kemensetneg pada akhir tahun anggaran tersebut tercatat sebesar Rp638,08 triliun.
