Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengumumkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1,064 triliun, untuk menyelenggarakan program pendidikan bela negara. Program pendidikan ini secara khusus ditujukan bagi para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Dana yang bernilai lebih dari satu triliun rupiah tersebut dianggarkan secara terperinci untuk mendanai seluruh rangkaian kegiatan pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama 45 hari bagi puluhan ribu peserta.
Dalam perencanaan awalnya, program pendidikan bela negara ini ditargetkan untuk diikuti oleh sebanyak 35.476 orang peserta yang akan dilatih sebagai calon manajer. Kendati demikian, pada realisasi di lapangan, jumlah peserta yang benar-benar berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya ada 33.846 orang peserta yang hadir dan mengikuti jalannya program pelatihan sejak pertama kali dibuka. Sementara itu, tercatat sebanyak 1.369 orang yang masuk dalam target awal peserta justru tidak hadir sejak program tersebut resmi dibuka pada bulan lalu.
Dari total 33.846 peserta yang hadir dan mengikuti proses pelatihan, tidak seluruhnya berhasil menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan menyelesaikan pelatihan dengan baik adalah sebanyak 33.785 orang. Di sisi lain, terdapat 61 orang peserta yang terpaksa gugur di tengah jalan sebelum masa pelatihan berakhir. Gugurnya para peserta ini disebabkan oleh faktor masalah kesehatan yang mereka alami serta adanya keputusan pribadi dari peserta untuk mengundurkan diri dari program pendidikan.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Terkait dengan rincian biaya yang dikeluarkan, rata-rata pengeluaran yang dihabiskan untuk setiap peserta dalam program pelatihan ini adalah sekitar Rp 30 juta. Anggaran sebesar Rp 30 juta per orang tersebut mencakup seluruh kebutuhan operasional peserta dari awal hingga akhir. Rincian biaya tersebut digunakan untuk membiayai seluruh tahapan seleksi peserta, penyediaan perlengkapan perorangan lapangan seperti pakaian seragam, biaya pendidikan selama program berlangsung, biaya perjalanan dinas, hingga alokasi uang saku bagi setiap peserta yang nilainya mencapai Rp 1,5 juta.
Mengenai sumber dana dan mekanisme penganggaran, pos anggaran untuk program pelatihan ini diajukan secara terpisah kepada Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, memberikan penegasan terkait kebijakan anggaran tersebut. Beliau menyatakan bahwa alokasi anggaran ini tidak memangkas alokasi belanja rutin pertahanan negara. Dengan demikian, pengeluaran besar ini dipastikan tidak akan mengganggu ataupun membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan ini dilaksanakan secara intensif selama 45 hari, terhitung mulai tanggal 17 Juni hingga berakhir pada tanggal 31 Juli 2026. Selama periode tersebut, pelatihan dibagi menjadi dua tahap kurikulum utama. Tahap pertama terdiri dari 30 hari latihan dasar militer yang dalam perjalanannya kemudian berubah menjadi pendidikan bela negara. Selanjutnya, tahap kedua diisi dengan pelatihan manajerial selama 15 hari sisanya. Program ini turut melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan Pastia.
