Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan penegasan penting mengenai program minyak goreng rakyat yang dikenal dengan nama Minyakita. Pihak Kemendag menyatakan bahwa program minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat ini sama sekali tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini membuktikan bahwa penyediaan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat dapat berjalan secara mandiri. Pasokan untuk program Minyakita ini sepenuhnya bersumber dan mengandalkan skema Domestic Market Obligation (DMO). Melalui skema DMO tersebut, ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat domestik dapat tetap terjaga tanpa harus membebani keuangan negara.
Pernyataan resmi mengenai pendanaan program ini disampaikan langsung oleh Nawandaru Dwi Putra, yang menjabat sebagai Direktur Bina Pasar Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan. Penjelasan tersebut ia sampaikan di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 4 Agustus. Dalam rapat koordinasi tersebut, Nawandaru Dwi Putra menerangkan secara rinci bahwa DMO Minyakita ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari para produsen kelapa sawit yang melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa program ini berjalan murni tanpa memanfaatkan dana APBN sepeser pun.
Dalam mekanisme skema DMO yang saat ini diterapkan oleh pemerintah, para produsen minyak sawit memiliki kewajiban untuk memasok kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu sebelum mereka bisa memperoleh izin ekspor. Karena adanya aturan yang mengikat ini, tingkat ketersediaan maupun realisasi dari DMO Minyakita menjadi sangat bergantung dan berkaitan erat dengan perkembangan kinerja ekspor dari produk-produk turunan kelapa sawit. Hubungan yang erat ini menyebabkan fluktuasi pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit akan secara langsung mempengaruhi pasokan minyak goreng rakyat di dalam negeri.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Jika melihat pada catatan perkembangannya, realisasi DMO Minyakita pada bulan Juli 2026 dilaporkan telah berhasil mencapai 122.745 ton. Angka pencapaian pada bulan Juli tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang positif jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan Juni sebelumnya. Kenaikan yang terjadi pada bulan Juni dan Juli 2026 ini menjadi kabar baik, terutama setelah realisasi DMO Minyakita sempat mengalami penurunan yang cukup tajam pada periode bulan Februari hingga Mei. Pada bulan Juni dan Juli tersebut, angka realisasi penyaluran DMO terbukti berhasil melampaui batas minimal 100.000 ton.
Terkait dengan distribusi ke lembaga penyalur, realisasi penyaluran DMO kepada distributor tingkat pertama (D1), yang dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, telah mencapai total 413.256 ton. Jumlah penyaluran ke distributor tingkat pertama tersebut merepresentasikan sekitar 49,9 persen dari total keseluruhan realisasi DMO yang ada. Di dalam struktur BUMN pangan tersebut, Perum Bulog tercatat menerima dan menguasai penyaluran DMO D1 sebanyak 308.057 ton, sedangkan ID Food menerima penyaluran dengan jumlah kurang lebih sebesar 105.799 ton.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Pihak Kemendag juga memberikan penjelasan tambahan bahwa stok DMO yang disalurkan tersebut saat ini tidak sepenuhnya tersedia secara utuh di gudang penyimpanan. Hal ini dikarenakan sebagian dari stok DMO tersebut telah disalurkan untuk mendukung program bantuan pangan bagi masyarakat serta untuk pelaksanaan operasi pasar di berbagai wilayah Indonesia. Guna memastikan kelancaran distribusi ke depannya, Kemendag secara khusus meminta kepada pemerintah daerah untuk rutin melakukan koordinasi dengan pihak Bulog dan ID Food. Langkah koordinasi ini dinilai sangat penting agar penyaluran Minyakita dapat diarahkan secara tepat sasaran ke pasar-pasar yang memang sedang membutuhkan pasokan.
