Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (17/8/2026), menjadi momentum penting bagi jalannya roda pemerintahan di Jawa Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan pidato yang menyoroti perilaku serta mentalitas para pelayan publik di wilayahnya. Kritik tajam pun dilontarkan oleh Dedi Mulyadi terhadap mental feodal dan kebiasaan sebagian pejabat yang dinilai masih gemar menuntut fasilitas dari negara.
Dalam pidatonya, Dedi mengajak para pemimpin dan pejabat di lingkungan pemerintahan untuk segera meninggalkan perilaku yang menyerupai karakter feodal pada masa penjajahan. Ia menegaskan bahwa mentalitas yang menindas bangsa sendiri justru jauh lebih buruk. "Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam," ujar Dedi di hadapan peserta upacara. Bagi Dedi, kemerdekaan sejati tidak akan tercapai jika para pejabat masih mempertahankan gaya hidup dan mental kolonial tersebut.
Menurut Dedi, semangat hari kemerdekaan seharusnya mendorong setiap pejabat untuk fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas, alih-alih terus memikirkan kepentingan pribadi mereka. Ia meminta para pejabat untuk menahan diri dari godaan menggunakan fasilitas negara demi kenyamanan personal. Secara spesifik, Dedi memberikan contoh konkret tindakan penghematan anggaran negara yang harus dilakukan oleh para pejabat.
Rangkuman Berita Populer, Slipknot Berpisah dengan Sid Wilson hingga Kecelakaan Yukie PAS Band
Langkah penghematan tersebut meliputi penundaan hasrat pribadi yang membebani anggaran. "Menunda seluruh hasrat pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara," tutur Dedi. Dedi meminta dengan tegas agar para pejabat tidak terus-menerus menuntut kenaikan tunjangan maupun fasilitas dari negara, melainkan menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap kondisi keuangan daerah.
Dedi menjelaskan bahwa penghematan anggaran negara dari pos-pos fasilitas pejabat tersebut harus dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat yang jauh lebih mendesak. Anggaran yang berhasil dihemat wajib diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta memperkuat perekonomian warga. Dengan demikian, anggaran negara dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan habis untuk membiayai kemewahan para pejabat.
Pengembang Properti Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tekan Biaya
Di samping itu, Dedi meyakini bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila mereka melihat keteladanan dari para pemimpinnya. "Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya... manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap teladan di mata mereka," ucapnya. Keteladanan tersebut diwujudkan dengan kehadiran pemimpin di tengah kesulitan rakyat, seperti mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka saat kesusahan, serta berdiri paling depan ketika rakyat mengalami penindasan.
Sikap tegas Gubernur Jawa Barat ini sejalan dengan komitmennya di lapangan. Sebelum menyampaikan kritik ini dalam upacara HUT ke-81 RI, Dedi Mulyadi juga sempat menunjukkan ketegasannya secara langsung dengan menegur seorang Camat ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Langkah-langkah konkret seperti ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pejabat di Jawa Barat agar tidak lagi memelihara mentalitas feodal dan lebih mengutamakan pelayanan kepada rakyat.
