Kasus Rokok Ilegal di Jambi Selesai Lewat Denda, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Secara hukum, perbuatan menimbun rokok tanpa pita cukai ini dinilai melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Aturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan pemutakhiran terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40B undang-undang tersebut, terdapat ruang bagi pelanggar untuk mengajukan penghentian penyidikan tindak pidana cukai. Syaratnya, pelaku wajib membayar sanksi administratif berupa denda kepada negara, sebuah asas hukum pidana yang menempatkan sanksi keuangan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium.

Baca Juga

Bulog Jamin Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis Gunakan Produk Premium Bukan Barang Subsidi

Merespons opsi hukum ini, terduga pelaku berinisial H mengajukan permohonan resmi agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana dan menyatakan kesediaannya untuk melunasi sanksi administratif tersebut. Berdasarkan perhitungan resmi sesuai ketentuan yang berlaku, denda administratif yang dijatuhkan kepada H mencapai Rp250.656.000. Jumlah uang denda tersebut kini telah disetorkan secara penuh oleh yang bersangkutan langsung ke rekening kas negara sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukumnya.

Di tengah proses penyelesaian kasus ini, sempat berembus kabar miring mengenai adanya dugaan pemerasan atau permintaan uang sebesar Rp700 juta untuk membereskan perkara. Namun, Kepala Bea Cukai Jambi, Dafit Kasianto, dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada permintaan uang informal maupun tindakan pemerasan dalam bentuk apa pun dari pihak Bea Cukai Jambi. Pembayaran sebesar Rp250 juta lebih itu murni merupakan denda administratif resmi yang masuk ke kas negara sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga

Uji Coba Tabung CNG 3 Kg Pengganti LPG Memasuki Tahap Akhir

Sementara itu, nasib ribuan bungkus rokok ilegal yang disita dipastikan tidak akan kembali ke tangan pelaku. Seluruh barang bukti hasil penindakan tersebut kini telah ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Jambi. Barang bukti tersebut selanjutnya akan dimusnahkan secara total dan tidak ada mekanisme pengembalian barang kepada pelanggar. Bea Cukai Jambi juga mengimbau masyarakat yang mendeteksi aktivitas mencurigakan terkait peredaran barang kena cukai ilegal untuk melaporkannya melalui Layanan Informasi Bea Cukai Jambi di nomor 0895-0215-3213.