Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) baru-baru ini menjadi target penyebaran konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, telah melaporkan 73 akun media sosial yang diduga menyebarkan konten deepfake dirinya ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Untuk menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sejak 29 Juli 2026 tersebut, Dewan Penasihat Menteri Bidang Hukum Kemendes PDT, Juanda, mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (13/8/2026).
Konten yang dilaporkan tersebut secara keliru menggambarkan Yandri Susanto seolah-olah menyatakan bahwa warung atau toko di desa bakal ditutup karena adanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Taufik Madjid, menjelaskan bahwa suara dalam video tersebut diduga dibuat menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meniru suara menteri. Sementara itu, tim pemeriksa fakta Antara juga telah memeriksa audio dalam video serupa yang beredar sejak Agustus 2026 menggunakan alat pendeteksi Resemble AI, dan hasilnya menunjukkan suara tersebut merupakan hasil buatan kecerdasan buatan.
Pakar teknologi digital dari Universitas Indonesia, Heru Sutadi, menyatakan bahwa kecerdasan buatan membuat kejahatan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah untuk dilakukan. Dosen IBLAM School of Law sekaligus periset bidang AI, Fachry Hasani Habib, serta pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, juga mengonfirmasi kemudahan penggunaan teknologi ini oleh publik yang berpotensi memicu lonjakan kasus penipuan.
Jadwal Bola Malam Ini 18-19 Agustus 2026, Persib vs Bali & Piala AFF
Country Head Ensign InfoSecurity Indonesia, Suryo Pratomo, menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan mengubah lanskap ancaman siber. Berdasarkan Cyber Threat Landscape Report 2025 yang dirilis Ensign pada Juli 2025, kelompok peretas yang disponsori negara merepresentasikan hampir 40 persen dari seluruh aktivitas siber di kawasan Asia Pasifik sepanjang tahun 2024. Selain itu, jumlah kelompok kejahatan siber terorganisasi yang menyasar kawasan tersebut meningkat dua kali lipat dari 5 menjadi 10 kelompok. Di Indonesia sendiri, sektor publik, TMT (teknologi, media, dan telekomunikasi), serta perhotelan menjadi tiga sektor yang paling banyak diserang, dengan serangan denial of service (56 persen) dan kebocoran data (24,9 persen) sebagai dampak serangan paling umum pada tahun 2024.
Secara global, Europol dalam laporan Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum di Eropa kini menghadapi kesenjangan kecepatan (velocity gap) akibat kejahatan siber yang dipercepat oleh kecerdasan buatan. Laporan tersebut mencatat jaringan penipuan daring sebagai kategori kejahatan terorganisasi yang tumbuh paling cepat di Eropa sepanjang tahun 2025. Menurut International AI Safety Report 2026, serangan berbasis identitas secara global naik 32 persen pada semester pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan tersebut juga mengutip studi yang menemukan bahwa pendengar salah mengenali suara buatan kecerdasan buatan sebagai suara asli dalam 80 persen kasus.
Link, Jadwal, & Alur Pendaftaran POLTEKPIN 2026 di SSCASN BKN Resmi Dirilis Kementerian Hukum
Selain itu, total percobaan penipuan berbasis deepfake di tingkat global diproyeksikan melonjak dari 145,21 juta kasus pada tahun 2026 menjadi 334,65 juta kasus pada tahun 2028. Jumlah pemeriksaan deteksi deepfake juga diperkirakan tumbuh dari 6,05 miliar pemeriksaan pada tahun 2026 menjadi 12,24 miliar pada tahun 2028, dengan pendapatan pasar teknologi deteksi deepfake meningkat dari 3,03 miliar dolar AS menjadi 6,12 miliar dolar AS pada periode yang sama. Berdasarkan data dari Regula, sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya rata-rata kehilangan 600.000 dolar AS per insiden deepfake suara.
