Bagaimana langkah konkret pemerintah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah gejolak geopolitik global dan ancaman kekeringan yang melanda tanah air? Pertanyaan mendasar ini dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pidato kenegaraannya pada Agustus 2026. Di hadapan tantangan seperti perang dagang, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global, arah kebijakan pemerintah berfokus pada ketahanan domestik yang konkret. Melalui visi Prabowo dan Jalan Kebangkitan Indonesia, pemerintah mencoba menyeimbangkan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang terarah.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak anti terhadap pasar. Namun, pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi asing bukanlah tujuan akhir dari pembangunan nasional. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan rakyat secara merata. Prinsip ini tecermin dari kinerja ekonomi pada paruh pertama tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen pada triwulan II-2026, serta mencatatkan pertumbuhan 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026. Pertumbuhan ini ditopang oleh realisasi investasi semester I-2026 yang menembus angka sekitar Rp1.010 triliun, yang mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.
Meski indikator makro menunjukkan tren positif, pemerintah menghadapi tantangan besar di sektor pertanian dan pangan. BMKG memprediksi bahwa 56,18 persen wilayah daratan Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan peluang terjadinya fenomena El Ni帽o moderat mencapai 98 persen. Ketidakpastian cuaca ini menuntut kesiapan cadangan pangan yang kuat. Hingga 12 Agustus 2026, Cadangan Beras Pemerintah tercatat mencapai sekitar 5,25 juta ton. Angka ini melonjak signifikan jika dibandingkan dengan posisi cadangan menjelang puncak El Ni帽o pada September 2023 yang hanya sebesar 1,52 juta ton. Selain itu, Indonesia dilaporkan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan penting.
Sekjen PBB Desak AS dan Iran Segera Lanjutkan Negosiasi Damai
Langkah taktis di sektor agraria juga dilakukan dengan memangkas birokrasi yang menghambat petani. Sebanyak 145 aturan terkait penyaluran pupuk telah dihapus demi menyederhanakan proses distribusi. Kebijakan deregulasi ini berdampak langsung pada penurunan harga pupuk di tingkat petani sebesar 20 persen. Di sektor energi, pemerintah mulai menjalankan program B50 untuk menekan ketergantungan pada impor solar, sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memudahkan urusan rakyat, bukan justru mempersulitnya dengan regulasi yang berbelit-belit.
Di sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan per Maret 2026 berhasil ditekan hingga menyentuh 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 920.000 orang dibandingkan dengan periode Maret tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata. Kemiskinan di wilayah perdesaan tercatat masih berada di angka 10,67 persen, dengan Gini ratio nasional berada pada level 0,368. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka per Mei 2026 berada di angka 4,65 persen.
Penyelamatan Rp112 Triliun di Balik Pujian Prabowo untuk BPK dan Masalah Korupsi Auditor
Pendekatan ekonomi yang menyeimbangkan peran negara dan pasar ini sejalan dengan berbagai kajian akademis terdahulu. Model kebijakan industri aktif ini pernah dibahas oleh Alice Amsden dalam karyanya Asia's Next Giant (1989), Peter Evans dalam Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (1995), serta Dani Rodrik melalui Industrial Policy for the Twenty-First Century (2004). Pada akhirnya, seluruh upaya reformasi struktural ini bersandar pada pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo, yang menjadi pengingat konstan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan sosial masih jauh dari kata selesai.
