Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan acara Analisis dan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan evaluasi kinerja ini dilaksanakan di Kota Manado pada hari Rabu. Dalam forum penting tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran yang hadir. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus menyelaraskan langkah kerja ke depan demi menjawab berbagai tantangan keimigrasian yang semakin dinamis di wilayah Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Ramdhani menegaskan secara jelas bahwa tantangan di bidang keimigrasian saat ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah seorang diri. Oleh karena itu, ia menyatakan perlunya membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif. Ramdhani secara khusus mendorong seluruh jajaran staf di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara untuk membangun budaya kerja yang semakin kolaboratif. Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah dengan mengimplementasikan pendekatan pentahelix dalam setiap pelaksanaan tugas.
Model pendekatan pentahelix yang didorong oleh Ramdhani ini melibatkan berbagai unsur penting demi mencapai hasil kerja yang optimal. Pertama, sinergi dengan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kedua, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis pada riset serta inovasi. Ketiga, keterlibatan aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran hukum serta menciptakan sistem pengawasan yang partisipatif. Terakhir, kolaborasi dengan media berfungsi sebagai mitra strategis untuk membangun komunikasi publik yang terbuka, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat luas.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Ramdhani juga mengingatkan jajarannya agar seluruh pelaksanaan tugas keimigrasian harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Keselarasan ini diwujudkan melalui dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selain menyelaraskan kinerja dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden, implementasi tugas di lapangan juga harus mendukung pelaksanaan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tahun 2026. Penyelarasan ini sangat penting agar setiap target strategis kementerian dapat tercapai dengan baik.
Di sisi lain, fungsi keimigrasian saat ini dituntut untuk terus berkembang secara dinamis. Ramdhani memaparkan bahwa imigrasi tidak hanya bertindak sebagai penjaga gerbang kedaulatan negara atau gatekeeper saja. Lebih dari itu, imigrasi juga memiliki peran penting dan berfungsi sebagai fasilitator pembangunan (facilitator of development). Peran sebagai fasilitator ini diwujudkan dengan memberikan dukungan penuh terhadap sektor investasi, pariwisata, perdagangan internasional, hingga pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Untuk mengimbangi peran fasilitator tersebut, pihak imigrasi tetap memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan pengawasan terhadap orang asing berjalan dengan efektif. Pengawasan yang efektif ini dilakukan melalui pendekatan intelijen dan analisis risiko yang matang. Di samping itu, Ramdhani menyoroti tanggung jawab jajarannya untuk mempercepat proses transformasi digital pada layanan keimigrasian. Langkah transformasi digital ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola organisasi agar menjadi lebih profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel di masa depan.
