Integrasi Data Kependudukan Menjadi Kunci Efektivitas Kebijakan dan Layanan Publik di Daerah

Surabaya kini menerapkan prinsip "One Data, One Map, One Policy" sebagai landasan penyusunan kebijakan. Hasilnya terlihat pada sektor ekonomi dan penataan kota. Melalui skema belanja digital berbasis data kependudukan, perputaran ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya dilaporkan menyentuh angka sekitar Rp216,08 miliar, terutama ditopang oleh pembelanjaan kebutuhan pokok pada pelaku usaha lokal. Kebijakan ini juga menyasar sektor transportasi; para juru parkir dalam sistem parkir digital didorong memiliki rekening bank yang dibuka menggunakan data NIK mereka untuk memfasilitasi transaksi non-tunai.

Baca Juga

Ketika Teguran Berubah Menjadi Pertikaian

Meskipun demikian, integrasi data secara nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama di sektor kesehatan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Eko Sulistyo, mengungkapkan bahwa penggabungan data kependudukan dengan sistem kesehatan nasional kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Selama ini, Kementerian Kesehatan banyak memanfaatkan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan sasaran program. Namun, evaluasi internal menunjukkan adanya ketimpangan pencatatan: meskipun sekitar 88 hingga 90 persen persalinan pada periode 2021-2024 dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, hanya sekitar 41,75 persen bayi yang terdaftar di Dukcapil dalam 60 hari pertama setelah lahir. Bahkan, saat anak menginjak usia satu tahun, cakupan pencatatan kelahiran baru mencapai kisaran 57,23 persen.

Kesenjangan data ini menuntut perhatian serius dari para pengambil kebijakan. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang baik di era digital sangat bergantung pada kualitas data kependudukan. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik hanya bisa tercapai jika data kependudukan dibenahi dengan baik. Namun, ia juga memetakan sejumlah hambatan riil di lapangan, mulai dari pemutakhiran data yang belum merata antarwilayah, lemahnya integrasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur digital, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan.

Baca Juga

Pemkab Lombok Tengah Perbarui Rambu Bahaya di Tempat Wisata demi Cegah Kecelakaan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Djohermansyah menyarankan agar kepala daerah memperkuat organisasi perangkat daerah yang mengurusi administrasi kependudukan. Hal ini harus dibarengi dengan penyediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi aparatur, percepatan transformasi layanan digital, serta perlindungan data pribadi. Di tingkat pusat, ia merekomendasikan pembaruan regulasi administrasi kependudukan agar adaptif dengan kebutuhan pemerintahan digital, perluasan dukungan teknologi informasi, pengembangan interoperabilitas data nasional, serta penguatan pengawasan secara menyeluruh.