Inisiatif Kabinet Bayangan Diklaim Murni Kritik Tanpa Niat Makar

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat pada Senin, 27 Juli 2026, Feri memaparkan argumentasi hukum yang kuat untuk menepis tuduhan miring tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembentukan kabinet alternatif ini tidak memenuhi satu pun unsur makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Feri secara rinci merujuk pada Pasal 104, 107, 108, dan 109 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana keamanan negara. Menurutnya, tidak ada tindakan fisik, mobilisasi kekuatan bersenjata, maupun upaya merebut wilayah NKRI yang dilakukan oleh kelompoknya.

Also Read

Pemadaman Listrik Sepuluh Jam Memicu Gerakan Melumpuhkan Pemerintah Libya

Gerakan ini, lanjut Feri, murni merupakan simulasi kebijakan publik dan ruang diskusi alternatif. Kabinet Bayangan tidak berupaya menyerang fisik presiden maupun wakil presiden, juga tidak berniat mengubah struktur kementerian yang sedang berjalan di bawah pemerintahan resmi. Kelompok masyarakat sipil ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer atau senjata untuk melakukan kudeta. Senjata utama yang mereka miliki hanyalah argumen dan gagasan yang disalurkan melalui pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat luas.

Pembentukan wadah yang mengisi 15 pos kementerian tandingan ini dilatarbelakangi oleh kekosongan peran oposisi formal di parlemen. Saat ini, Kabinet Merah Putih didominasi oleh koalisi partai politik besar, sehingga fungsi kontrol (checks and balances) terhadap eksekutif dinilai melemah secara signifikan. Feri menyayangkan kondisi di mana banyak figur kompeten di Indonesia yang sebenarnya mampu memberikan kontribusi besar bagi tata kelola negara, namun tersingkir akibat sandera kepentingan politik praktis. Hal inilah yang mendorong lahirnya inisiatif mandiri tersebut sebagai respons atas kebuntuan politik.

Also Read

Perang Buntu dengan Iran Mulai Menyudutkan Posisi Politik Donald Trump

Untuk menjaga independensi dan integritas gerakan, seluruh operasional Kabinet Bayangan dipastikan berjalan secara sukarela dan tanpa bayaran demi kepentingan umum (pro bono). Gerakan ini juga mengklaim steril dari pengaruh maupun sokongan finansial partai politik serta tokoh politik tertentu. Feri meyakini bahwa hak bicara adalah instrumen kontrol sosial yang sah dalam iklim demokrasi, meskipun suara kritis sering kali dipandang sebagai ancaman oleh penguasa yang enggan dikritik. Melalui gerakan ini, masyarakat sipil ingin menunjukkan bahwa fungsi pengawasan publik harus tetap hidup.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap