Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah merencanakan kebijakan baru terkait penyesuaian tarif Visa on Arrival (VoA) bagi warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia. Rencana penyesuaian ini akan mengubah besaran biaya pengurusan izin masuk tersebut. Jika sebelumnya tarif VoA dipatok sebesar Rp500.000 per orang, maka dalam rencana terbaru ini, tarif tersebut akan dinaikkan menjadi berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian kebijakan administratif keimigrasian di tanah air.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang di balik rencana kenaikan tarif tersebut. Menurut Hendarsam, tarif VoA saat ini yang berada di angka Rp500.000 dinilai sudah terlalu kecil dan tidak lagi sesuai. Kondisi ini dipengaruhi oleh nilai kurs mata uang yang terus mengalami fluktuasi atau turun naik. Mengingat perkembangan nilai tukar mata uang yang fluktuatif tersebut, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlunya melakukan penyesuaian nilai tarif agar dapat mengimbangi kondisi ekonomi dan nilai kurs saat ini.
Dalam penerapannya nanti, skema penentuan tarif baru ini tidak akan disamaratakan untuk semua pemohon. Hendarsam menjelaskan bahwa besaran tarif pembuatan visa tersebut akan dibedakan secara spesifik berdasarkan lokasi pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing warga negara asing. Bagi warga negara asing yang memilih untuk mengurus dokumen e-VoA dari negara asal mereka sebelum melakukan perjalanan, mereka akan dikenakan tarif sebesar Rp750.000. Namun, apabila warga negara asing tersebut baru mengurus VoA setelah tiba secara fisik di wilayah Indonesia, maka tarif yang akan dikenakan menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar Rp1.000.000.
Melihat Lebih Dekat Draf Regulasi Baru, Mengapa Revisi Undang Undang Penyiaran DPR RI Menuai Kontroversi?
Adanya perbedaan nominal tarif berdasarkan lokasi pengajuan ini sengaja dirancang oleh pihak Imigrasi dengan tujuan yang jelas. Imigrasi ingin menggeser dan mengarahkan proses pengajuan visa agar dilakukan sebelum keberangkatan WNA dari negara asal mereka. Dengan mendorong para pengunjung asing untuk menyelesaikan proses administrasi visa secara daring sebelum berangkat, diharapkan proses kedatangan di bandara-bandara Indonesia dapat berjalan dengan jauh lebih lancar. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mencegah terjadinya penumpukan antrean pada titik-titik pelayanan imigrasi di area kedatangan internasional.
Di luar rencana penyesuaian tarif Visa on Arrival tersebut, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi juga memaparkan kinerja keuangan mereka melalui perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan data terbaru hingga tanggal 10 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi tercatat telah berhasil menghasilkan dan menghimpun PNBP dengan nilai total mencapai Rp6,543 triliun. Capaian ini menunjukkan kontribusi finansial yang signifikan dari sektor keimigrasian terhadap pendapatan negara non-pajak.
Wisatawan Italia Tertipu Travel Agent di Labuan Bajo, Pemilik Labuan Bajo Top Diburu Polisi
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, capaian PNBP sebesar Rp6,543 triliun tersebut mencatatkan pertumbuhan positif dengan kenaikan sebesar 6,68 persen. Selain itu, realisasi penerimaan yang terkumpul hingga pertengahan Agustus 2026 ini juga menunjukkan progres yang baik terhadap target tahunan. Jumlah tersebut tercatat telah berhasil memenuhi sekitar 76,81 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk sepanjang tahun anggaran 2026, yakni sebesar Rp8,519 triliun.
