Ikut Upah Minimum, Uang Saku Peserta Magang Nasional Akan Naik Tahun Depan

Secara berkala, formulasi kenaikan upah minimum di Indonesia digodok oleh pemerintah dan pemangku kepentingan pada setiap akhir tahun. Setelah melalui proses pembahasan tersebut, besaran upah minimum yang baru akan resmi diberlakukan pada bulan Januari tahun berikutnya. Skema waktu inilah yang nantinya juga akan menjadi acuan bagi pemberlakuan kenaikan uang saku peserta Magang Nasional.

Saat ini, pemerintah menanggung secara penuh pembayaran uang saku bagi para peserta program Magang Nasional selama masa program berjalan, yaitu selama enam bulan. Seluruh dana uang saku tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah melalui transfer ke rekening bank masing-masing peserta tanpa adanya perantara.

Baca Juga

Terungkap! 126.000 Tenaga Kerja Nonaktif BPJS Ketenagakerjaan Akibat PHK

Sebagai gambaran untuk kondisi saat ini, besaran uang saku yang diterima oleh peserta magang di wilayah DKI Jakarta berada di kisaran Rp 5,7 juta per bulan. Sementara itu, untuk peserta magang yang ditempatkan di wilayah Bekasi dan Karawang, jumlah uang saku bulanan yang ditransfer pemerintah mencapai sekitar Rp 5,9 juta. Angka-angka inilah yang nantinya diproyeksikan naik menyesuaikan ketetapan UMP atau UMK terbaru yang mulai berlaku pada awal tahun depan.

Selain rencana kenaikan uang saku, minat masyarakat terhadap program Magang Nasional ini juga terus memperlihatkan tren peningkatan. Pada tahun ini, pemerintah membuka kuota kepesertaan hingga mencapai 150 ribu orang. Jumlah kuota ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kuota pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 100 ribu peserta.

Program Magang Nasional ini dinilai memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja baru di tanah air. Yassierli mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total peserta magang pada tahun sebelumnya bisa langsung mendapatkan penawaran kerja dari perusahaan tempat mereka melaksanakan program magang begitu masa tugas mereka selesai.

Baca Juga

Linimasa 18 Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2026, Puluhan Pejabat dan Kepala Daerah Terjaring

Untuk menjaga kualitas dan efektivitas program, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas peserta, melainkan juga memperketat pengawasan penempatan. Kemnaker melakukan proses verifikasi terhadap setiap lowongan magang yang ditawarkan oleh perusahaan mitra guna memastikan bahwa posisi kerja yang tersedia benar-benar sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan para peserta.

Pemerintah berkomitmen untuk menolak dan mencoret lowongan magang yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan peserta. Yassierli menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya ketidaksesuaian tugas di lapangan, seperti lulusan sarjana (S1) teknik yang justru ditugaskan untuk melakukan pekerjaan sebagai resepsionis atau pengemudi (sopir). Pengawasan ketat ini terus dikawal agar program Magang Nasional menjadi jembatan yang tepat sasaran bagi peningkatan keahlian tenaga kerja Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap