Hakim MK Pertanyakan Pengawasan Pemerintah Terkait Ganti Rugi Keterlambatan Pesawat

Menanggapi jalannya persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap operasional maskapai penerbangan terkait pelayanan transportasi udara. Saldi mempertanyakan sejauh mana peran Kementerian Perhubungan dalam mengontrol dan mengawasi berbagai persoalan layanan penerbangan. Pengawasan ini dinilai krusial mengingat sering terjadinya berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penundaan keberangkatan (delay), hingga kebijakan pengalihan penerbangan ke maskapai lain yang berada di bawah naungan satu grup perusahaan.

Baca Juga

Kemitraan Maritim Indonesia-Tiongkok Buka Peluang Kerja Baru bagi Pelaut Domestik

Dalam persidangan tersebut, pihak pemerintah dan maskapai Lion Group turut hadir memberikan keterangan, di mana Lion Group bertindak sebagai pihak terkait. Di hadapan perwakilan pemerintah dan pihak terkait, Saldi Isra menegaskan bahwa dampak dari buruknya pelayanan penerbangan tidak bisa diselesaikan secara sederhana dengan nominal uang tertentu. Ia menyatakan bahwa persoalan penerbangan seperti ini tidak bisa diukur hanya dengan uang Rp300 ribu saja.

Lebih lanjut, Saldi memberikan gambaran mengenai kerugian imateriel yang dialami oleh para penumpang akibat keterlambatan pesawat, yang selama ini tidak terakomodasi dalam regulasi ganti rugi. Ia mencontohkan kasus nyata di mana penumpang gagal menghadiri seminar, batal bertindak sebagai pembicara, atau tidak bisa melakukan pertemuan bisnis penting akibat keterlambatan penerbangan. Atas dasar itu, Saldi meminta pemerintah menjelaskan apakah dalam penentuan besaran kompensasi tersebut telah melibatkan lembaga perlindungan konsumen atau asosiasi konsumen penerbangan.

Baca Juga

Ditlantas Polda Metro Jaya Hadirkan Layanan SIM Keliling di Lima Lokasi Jakarta

Selain menangani uji materiil UU Penerbangan, Mahkamah Konstitusi juga aktif mengeluarkan putusan penting lainnya. Salah satunya adalah putusan MK yang menyatakan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dan tidak boleh lagi dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Di samping itu, MK juga mengeluarkan perintah agar kuota internet yang sudah dibeli oleh pengguna dapat terus digunakan sampai habis tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun. Putusan yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna ini pun dihormati oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai isu konstitusi juga mencakup kemungkinan amendemen UUD 1945. Menurut keterangan Muzani, MK telah memberikan berbagai masukan terkait dengan wacana amendemen konstitusi tersebut. Sementara itu, perubahan internal terjadi saat Hakim Konstitusi Anwar Usman pingsan setelah mengikuti wisuda purnatugas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Senin (13/4). Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pelantikan hakim MK pengganti Anwar Usman, yakni Liliek Prisbawono Adi, di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4). Pelantikan ini selaras dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa pelantikan hakim MK pengganti Anwar Usman akan digelar pada minggu ini.