Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan perjalanan kerja penting ke Provinsi Aceh. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung bagaimana kondisi perkembangan dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ada di wilayah Sumatera. Pemantauan langsung oleh Wakil Presiden ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur pascabencana dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.
Perjalanan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai dari Jakarta. Berdasarkan pantauan langsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Gibran beserta rombongan terbatas lepas landas sekitar pukul 06.00 WIB pada hari Kamis (6/8). Setibanya di Provinsi Aceh, Gibran dijadwalkan untuk segera meninjau berbagai fasilitas umum yang sedang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana Sumatera. Di antara fasilitas penting yang menjadi fokus peninjauan langsung tersebut adalah bangunan sekolah serta infrastruktur jembatan yang krusial bagi masyarakat.
Sementara itu, upaya percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera juga terus didorong dari sisi kebijakan pemerintah pusat. Sehari sebelum keberangkatan Wakil Presiden Gibran, yaitu pada hari Rabu (5/8/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pernyataan penting dalam konferensi pers pemerintah. Konferensi pers tersebut diselenggarakan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta. Dalam konteks program pemulihan ini, Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Dalam konferensi pers tersebut, Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas memberikan imbauan tegas kepada kementerian dan lembaga terkait. Ia mengimbau agar 16 kementerian dan lembaga segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Desakan ini didasarkan pada data alokasi anggaran yang ada. Dari total 32 kementerian dan lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, baru terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah secara resmi menerima alokasi anggaran untuk program tersebut.
Adapun 16 kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran dan diimbau oleh Mendagri Tito Karnavian untuk segera mengeksekusi program tersebut mencakup berbagai sektor penting. Instansi-instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat pula Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sosial yang juga sudah mendapatkan alokasi anggaran untuk segera melaksanakan program pemulihan.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Selain sepuluh instansi di atas, kementerian dan lembaga lainnya yang termasuk dalam daftar penerima alokasi anggaran tersebut adalah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Pusat Statistik. Daftar ini kemudian dilengkapi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya sinergi antara peninjauan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Aceh dan desakan administratif dari Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih cepat.
