Pemerintah Indonesia secara resmi memulai langkah besar dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan gizi nasional ini diluncurkan secara resmi pada Senin, 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita, dengan target peningkatan bertahap hingga menjangkau 15 juta orang pada Agustus 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sebelum peluncuran resmi ini dilakukan, pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba program makan bergizi gratis uji coba daerah. Langkah uji coba ini krusial untuk mematangkan sistem distribusi melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di 26 provinsi. Setiap SPPG dirancang memiliki kapasitas produksi harian berkisar antara 3.000 hingga 3.500 porsi makanan, dengan nilai indeks makanan sebesar Rp10.000 per penerima manfaat setiap harinya.
Penerapan program ini di lapangan terus mengalami penyesuaian di berbagai wilayah. Sebagai contoh, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), program MBG turut mendukung pelaksanaan uji coba lima hari sekolah yang dimulai sejak awal Januari 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, mengungkapkan bahwa selama masa uji coba tersebut, waktu pengiriman makanan yang semula dijadwalkan untuk sarapan pada pukul 09.00 hingga 10.00 Wita, kini digeser menjadi pukul 11.00 hingga 12.00 Wita agar bertepatan dengan jam makan siang siswa. Penyesuaian ini baru diberlakukan pada jenjang sekolah dasar dan menengah, sementara untuk tingkat taman kanak-kanak (TK) uji coba lima hari sekolah belum dilaksanakan.
Artha Graha Peduli Teguhkan Semangat Kemerdekaan melalui Kepedulian untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur
Selain sekolah umum, implementasi program ini juga menyentuh lingkungan keagamaan. Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2024 sebagai panduan pelaksanaan program di lingkungan pesantren. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi para santri, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas serta rasa tanggung jawab.
Untuk memastikan efektivitas penanganan stunting, BGN berkomitmen mendistribusikan makanan bergizi selama enam hari dalam seminggu khusus bagi anak-anak di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi. Dalam menentukan wilayah prioritas ini, BGN merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, dengan fokus utama diarahkan ke wilayah Sumatra dan Indonesia bagian timur.
Terungkap Sumber Biaya Pembangunan IKN, APBN Rp 48,8 Triliun dan Swasta Rp 74,54 Triliun
Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh alokasi APBN sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama serta investasi dari China senilai Rp157 triliun. Terkait hal ini, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai bahwa anggaran Rp71 triliun untuk menjangkau target awal 19,47 juta orang sebenarnya masih cukup terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa Indonesia berpotensi menghemat lebih dari US$2,3 miliar setiap tahunnya melalui berbagai langkah efisiensi dalam pelaksanaan program berskala nasional ini.
