Empat kepala daerah secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing. Komitmen dukungan ini disampaikan secara langsung oleh para kepala daerah saat melakukan pertemuan tatap muka dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung secara resmi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) yang berlokasi di Jakarta Pusat pada hari Kamis, 6 Agustus 2026. Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah dan pihak Kementerian Sosial bersinergi erat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak.
Para kepala daerah yang hadir dan menyatakan komitmen kesiapan tersebut secara langsung adalah Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, dan Bupati Buru Ikram Umasugi. Kehadiran para pemimpin daerah ini ke Kantor Kementerian Sosial bertujuan untuk menyerahkan usulan penyediaan lahan di wilayah mereka masing-masing agar proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat secara permanen dapat segera dilaksanakan dengan baik untuk memfasilitasi anak-anak di daerah setempat.
Dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan, Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan area lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung. Di wilayah lainnya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengusulkan penggunaan lahan milik pemerintah daerah seluas 7 hektare. Kemudian, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan lahan dengan luas mencapai 8,11 hektare. Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Buru hingga saat ini masih memproses penyiapan lahan beserta dokumen sertifikatnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Sasaran utama dari program Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk ke dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembangunan sekolah ini menjadi langkah yang sangat krusial mengingat saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah bersekolah maupun anak-anak yang mengalami putus sekolah. Jumlah anak yang belum mendapatkan akses pendidikan tersebut masih tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan kapasitas tampung program Sekolah Rakyat saat ini yang baru mencapai sekitar 43 ribu siswa.
Untuk menunjang proses belajar-mengajar, Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan menggunakan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Melalui sistem berasrama ini, para siswa akan mendapatkan fasilitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai selama masa sekolah. Fasilitas yang disediakan bagi para siswa meliputi pemberian makan sebanyak tiga kali sehari dan makanan ringan sebanyak dua kali sehari. Selain pemenuhan kebutuhan pangan harian tersebut, setiap siswa yang menempuh pendidikan di sini juga akan mendapatkan satu unit laptop untuk mendukung kegiatan belajar serta delapan stel seragam sekolah.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Selain memberikan fasilitas lengkap kepada siswa di sekolah, pemerintah juga memperhatikan kondisi keluarga mereka di rumah masing-masing. Pada tahun ini, Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program renovasi untuk 10 ribu rumah milik orang tua murid Sekolah Rakyat. Tidak hanya perbaikan tempat tinggal, setiap keluarga dari siswa Sekolah Rakyat tersebut juga akan memperoleh bantuan dana dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
