Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak di daerah tersebut.
Kebijakan mengenai pembangunan Sekolah Rakyat ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi anak-anak terlantar di tanah air. Program ini juga menjadi wujud implementasi nyata dari amanat konstitusi negara, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1), yang menyatakan dengan tegas bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Melalui wadah ini, pemerintah berupaya memastikan kelompok masyarakat tersebut tidak kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan.
Tanggung jawab utama dari pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini berada di bawah kendali Kementerian Sosial. Program ini dirancang dengan sasaran yang sangat spesifik, yaitu anak-anak terlantar yang berasal dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya mereka yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil 1 dan desil 2. Guna memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan terpantau, Sekolah Rakyat ini dibangun dengan menggunakan konsep asrama. Selain itu, seluruh biaya pendidikan para siswa di sekolah ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, sehingga anak-anak didik dapat fokus belajar tanpa memikirkan beban biaya.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mengemban tugas khusus untuk mengoordinasikan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program ini. Salah satu kontribusi penting dari pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah penyediaan lahan yang memadai untuk lokasi pembangunan sekolah. Setelah lahan siap, proses pembangunan fisik kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di berbagai wilayah dengan menggunakan prototipe bangunan yang seragam dan terstandar di setiap lokasi.
Untuk wilayah Papua sendiri, koordinasi awal menunjukkan bahwa baru ada tiga daerah yang menyambut baik dan siap melaksanakan program ini sejak awal, yaitu Jayapura, Sarmi, dan Biak. Pelaksanaan peletakan batu pertama di Biak Numfor ini menjadi kelanjutan dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat. Sebelumnya, pada bulan Januari 2026 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Kegiatan groundbreaking di Kabupaten Biak Numfor ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah maupun nasional. Di antaranya adalah Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra yang hadir didampingi oleh istrinya. Selain itu, tampak hadir pula Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen yang turut menyaksikan dimulainya proyek strategis ini. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program pendidikan bagi anak-anak prasejahtera di Papua.
