Keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terletak sangat berdekatan namun tidak saling terhubung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kini sedang mendapat sorotan luas dari masyarakat. Kondisi infrastruktur penyeberangan jalan yang berdampingan tetapi tidak menyatu ini memicu keluhan dari para pengguna transportasi umum yang melintas di kawasan tersebut setiap harinya. Banyak warga mengeluhkan ketidakpraktisan akses penyeberangan ini karena mereka harus memutar jalan.
Ketidakselarasan fisik JPO tersebut disebabkan oleh perbedaan kepemilikan dan rancang bangun kedua fasilitas penyeberangan. JPO yang lama merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sementara itu, JPO integrasi yang berada tepat di sebelah JPO lama dibangun oleh pihak LRT Jabodebek. Selain adanya celah fisik atau jarak yang memisahkan kedua jembatan penyeberangan tersebut, terdapat pula perbedaan tinggi yang cukup signifikan antara JPO lama dan JPO milik LRT Rasuna Said. Hal ini membuat kedua jembatan penyeberangan tersebut tampak terpisah meski letaknya bersebelahan.
Pada JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta, sebuah pagar telah dipasang tepat di bagian tengah jembatan untuk menutup akses pejalan kaki menuju ke Halte TransJakarta. Dengan adanya penutupan akses tersebut, JPO lama kini hanya berfungsi bagi masyarakat yang ingin menyeberang jalan dari arah gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menuju ke Plasa Festival, atau sebaliknya. Untuk memudahkan para pengguna jalan, JPO lama ini juga dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang menggantung di bagian atas akses tangga awal jembatan sebagai penunjuk arah.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Di sisi lain, pengguna halte bus TransJakarta mengeluhkan akses penyeberangan yang kurang praktis dan menyulitkan. Warga dari halte bus TransJakarta mengeluhkan keharusan untuk naik ke JPO yang tersambung dengan LRT Rasuna Said terlebih dahulu hanya untuk bisa turun ke trotoar jalan. Rute memutar tersebut dikeluhkan karena membuat pengguna jalan harus berjalan kaki lebih jauh. Salah seorang pengguna TransJakarta bernama Anna yang berusia 22 tahun mengungkapkan bahwa pengaturan akses naik dan turun JPO saat ini memaksa dirinya untuk berjalan lebih jauh dan memakan waktu perjalanan yang lebih lama.
Padahal, JPO integrasi yang dibangun oleh LRT Jabodebek sebenarnya memiliki fasilitas penunjang yang cukup lengkap untuk publik. Jembatan integrasi tersebut menyediakan area tidak berbayar (unpaid area) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk sekadar menyeberang jalan tanpa harus membayar tiket. Selain itu, JPO integrasi ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas lift guna memudahkan aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta ibu hamil.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Merespons keluhan masyarakat mengenai kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan menindaklanjuti nasib kedua JPO yang tidak tersambung di Jalan HR Rasuna Said. Pramono Anung berjanji bahwa pemerintah daerah akan segera menyambungkan kedua jembatan penyeberangan orang tersebut agar memudahkan mobilitas warga. Untuk membahas rencana teknis penyambungan JPO Rasuna Said, Gubernur menyatakan bahwa sebuah rapat paripurna khusus akan segera diselenggarakan guna membahas penyambungan kedua jembatan tersebut.
