Rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) di Kabupaten Tapanuli Utara kini diwarnai desakan kuat dari pihak legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera membuka rincian penyaluran dan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara transparan. Langkah ini dinilai krusial agar pembahasan anggaran perubahan dapat berjalan dengan akuntabel dan tepat sasaran.
Tuntutan keterbukaan ini muncul dalam rapat pembahasan anggaran di ruang sidang paripurna DPRD Tapanuli Utara pada Kamis, 20 Agustus 2026. Anggota DPRD Tapanuli Utara, Sahat Sibarani, mempertanyakan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi TKD, terutama untuk anggaran penanganan dampak bencana. Selain itu, Sabungan Parapat menegaskan bahwa rincian TKD harus dibuka dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) agar fungsi pengawasan DPRD berjalan baik, serta menyatakan ketidaksetujuannya jika anggaran tersebut disahkan tanpa pembahasan bersama.
Anggota DPRD lainnya, Ronal Simanjuntak, meminta pemerintah memaparkan program konkret yang dibiayai menggunakan dana TKD tersebut. Ronal menilai kendala waktu tidak bisa dijadikan alasan untuk menutup informasi, karena koordinasi tetap bisa dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Arifin Rudi Nababan juga menyuarakan hal senada agar alokasi dana tersebut dipaparkan secara terbuka untuk menghindari ketidakjelasan.
Re-Launching Zona KHAS, Istiqlal Tegaskan Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Umat
Sorotan tajam juga datang dari Jimmy Tambunan, yang mengungkapkan adanya alokasi dana TKD sebesar Rp2,9 miliar untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jimmy turut mengkritik tingginya alokasi biaya umum pada sejumlah perangkat daerah, seperti salah satu dinas yang menganggarkan sekitar Rp1,8 miliar. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat di 11 kecamatan yang terdampak bencana dengan menekan biaya umum yang tidak terlalu mendesak.
Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Daerah Tapanuli Utara Henry Sitompul menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan anggaran tersebut berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Sementara itu, Ketua DPRD Tapanuli Utara menyampaikan bahwa pembahasan mengenai TKD baru akan dilakukan setelah pemerintah kabupaten merealisasikan penggunaan anggaran tersebut. Di samping persoalan TKD, Sahat Sibarani juga menyoroti kejelasan draf KUA-PPAS, khususnya dokumen terkait Dinas Pendidikan yang dinilai sulit dibaca.
Lionsgate Incar Charles Melton Perankan Kakashi Hatake dalam Film Live-Action Naruto
Di sisi lain, pentingnya keterbukaan anggaran dan mitigasi bencana ini juga bersinggungan dengan isu keselamatan publik yang lebih luas. Sebagai gambaran mengenai urgensi penanganan dampak musibah dan keselamatan transportasi air, tercatat bahwa dalam waktu 8 bulan, korban kecelakaan kapal yang meninggal dan hilang mencapai 442 orang. Angka ini mempertegas pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran dan transparan demi melindungi keselamatan masyarakat.
