Hasil survei terbaru menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara Kamala Harris dan Donald Trump. Berbagai data dari 2024 presidential election polls menunjukkan pergeseran suara pemilih di saat-saat terakhir. Salah satu kejutan terbesar datang dari jajak pendapat final di Iowa yang dirilis oleh J. Ann Selzer, yang menunjukkan Harris unggul tipis tiga poin atas Trump. Selain itu, laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa di antara delapan persen pemilih yang baru menentukan pilihan mereka menjelang akhir masa kampanye, Harris memimpin dengan perolehan 55 persen berbanding 44 persen untuk Trump.
Meskipun Harris menunjukkan keunggulan di beberapa segmen pemilih akhir, para analis memperingatkan adanya potensi bias dalam data jajak pendapat ini. Analis jajak pendapat utama New York Times, Nate Cohn, mencatat bahwa dalam survei-survei akhir media tersebut, pemilih Demokrat kulit putih memiliki tingkat respons 16 persen lebih tinggi dibandingkan pemilih Republik kulit putih. Ketimpangan tingkat respons ini membuka kemungkinan bahwa angka dukungan untuk Trump kembali terdistorsi atau terlampau rendah dalam survei. Di sisi lain, pakar statistik Nate Silver menyoroti keanehan dari begitu banyaknya hasil survei yang menunjukkan margin sangat tipis. Menurut Silver, probabilitas matematis bahwa begitu banyak jajak pendapat menunjukkan hasil yang sangat ketat secara alami tanpa adanya fenomena "herding" atau kecenderungan lembaga survei untuk menyesuaikan hasil agar seragam hanya berkisar 1 banding 9,5 triliun.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Isu krusial seperti imigrasi turut memengaruhi peta kekuatan dalam 2024 presidential election polls kali ini. Berdasarkan jajak pendapat nasional FAU-Mainstreet yang digelar awal Februari terhadap 1.180 pemilih terdaftar, opini publik terbelah tajam terkait kebijakan perbatasan. Di bawah pemerintahan Joe Biden, data resmi mencatat ada sekitar 7,3 juta orang tanpa dokumen resmi yang masuk ke wilayah AS. Menanggapi hal tersebut, Donald Trump telah berjanji untuk meluncurkan program deportasi terbesar sepanjang sejarah AS. Sementara itu, pemerintah negara bagian Texas dilaporkan telah menggelontorkan dana sebesar 148 juta dolar AS untuk memindahkan lebih dari 102.000 migran ke berbagai wilayah lain di AS.
Jajak pendapat FAU-Mainstreet juga memotret ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Sebanyak 50 persen responden menyatakan tidak memercayai sistem pengadilan imigrasi nasional yang menangani kasus suaka dan izin tinggal. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap otoritas penjaga perbatasan berada di angka 49 persen, berbanding 40 persen yang menyatakan tidak percaya. Menariknya, di tengah perdebatan ketat ini, sebanyak 64 persen pemilih yang disurvei menyatakan bersedia memiliki tetangga seorang imigran, sedangkan 36 persen lainnya menyatakan sebaliknya.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Di luar dinamika jajak pendapat publik umum, proses pemungutan suara juga terus berjalan bagi para anggota militer aktif AS dan keluarga mereka yang memenuhi syarat di bawah Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA). Mereka dapat menggunakan Federal Post Card Application (FPCA) untuk mendaftar sekaligus meminta surat suara absen. Federal Voting Assistance Program (FVAP) merekomendasikan batas pengiriman surat suara pada 1 Oktober untuk personel di kapal laut, 24 Oktober untuk yang berada di luar negeri, dan 31 Oktober bagi yang berada di dalam negeri. Jika surat suara resmi terlambat tiba, mereka dapat menggunakan Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB) sebagai cadangan. Dalam sistem amplop ganda yang diterapkan, amplop bagian dalam yang berisi surat suara yang telah dicoblos tidak boleh memiliki tanda pengenal apa pun demi menjaga kerahasiaan pemilih.
