Angkatan Bersenjata Denmark telah mengumumkan kebijakan pertahanan baru dengan mengirimkan personel wajib militer ke wilayah Greenland. Untuk pertama kalinya, Denmark akan mengirimkan lebih dari 100 personel wajib militer ke pulau tersebut. Langkah pengiriman ini dilakukan di tengah situasi geopolitik dunia yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik secara global. Selain itu, pengiriman personel wajib militer ke Greenland ini juga terjadi di tengah munculnya berbagai pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara terbuka mengekspresikan keinginan untuk membuat pulau Greenland menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat.
Menanggapi pernyataan dari pihak Amerika Serikat mengenai pulau tersebut, langkah antisipasi dan penegasan kedaulatan segera diambil oleh pihak terkait. Pemerintah Denmark bersama dengan otoritas Greenland telah secara resmi memperingatkan pihak Amerika Serikat agar tidak mencoba atau berupaya mengambil alih pulau tersebut. Dalam peringatan bersama tersebut, Pemerintah Denmark dan otoritas lokal Greenland memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai perlunya menghormati integritas wilayah mereka. Mereka menyatakan bahwa integritas wilayah Greenland harus sepenuhnya dihormati oleh pihak luar, termasuk oleh Amerika Serikat.
Kebijakan pengiriman personel wajib militer ke Greenland ini merupakan bagian dari mobilisasi pertahanan yang lebih luas di Denmark. Menurut keterangan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Denmark, saat ini terdapat sekitar 1.600 pemuda yang telah mulai menjalani masa wajib militer mereka. Para pemuda yang baru saja memulai dinas militer ini akan disebar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertahanan nasional Denmark, termasuk di dalamnya adalah penugasan perdana lebih dari 100 personel wajib militer yang dikirim langsung menuju Greenland.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Selain kebijakan pengiriman personel ke Greenland, Denmark juga telah melakukan reformasi besar terkait durasi pelaksanaan wajib militer bagi warga negaranya. Masa wajib militer di Denmark kini telah diperpanjang menjadi 11 bulan. Durasi baru ini merupakan perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, di mana para peserta wajib militer di Denmark hanya diharuskan menjalani masa dinas selama empat bulan saja. Dengan perpanjangan masa dinas dari empat bulan menjadi 11 bulan ini, Denmark memperkuat kesiapan pertahanan mereka.
Reformasi dalam sistem pertahanan Denmark juga mencakup aspek kesetaraan gender bagi seluruh warga negara. Sejak bulan Juli 2025, sebuah undang-undang baru telah resmi diberlakukan di Denmark. Undang-undang yang berlaku sejak Juli 2025 tersebut mewajibkan kaum perempuan di Denmark untuk menjalani dinas militer. Ketentuan wajib militer bagi perempuan ini diterapkan dengan aturan, syarat, dan ketentuan yang sepenuhnya sama dengan ketentuan dinas militer yang berlaku bagi kaum laki-laki di Denmark.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Keputusan Pemerintah Denmark untuk memperpanjang masa dinas militer serta memperketat aturan wajib militer ini tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan di kawasan Eropa. Kebijakan perluasan masa dinas militer di Denmark tersebut secara langsung dikaitkan dengan situasi yang sedang berlangsung di Ukraina. Selain situasi di Ukraina, kebijakan pertahanan ini juga dipicu oleh adanya dugaan ancaman keamanan yang bersumber dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rusia. Dinamika di Ukraina dan tindakan Rusia inilah yang mendasari Denmark untuk mengambil langkah tegas dalam memperkuat pertahanan nasionalnya.
