Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan pernyataan tegas terkait peredaran obat-obatan di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa penjualan obat Tramadol secara ilegal dan bebas sama sekali tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurut Dedi Mulyadi, aktivitas penjualan bebas obat tersebut telah menimbulkan keresahan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta dan mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak perlu merasa takut apabila mereka menemukan adanya praktik penjualan Tramadol secara bebas di lingkungan mereka.
Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi kepada para wartawan yang menemuinya pada hari Rabu, 5 Agustus 2026. Sebagai wujud keseriusan dalam menangani keresahan warga tersebut, Dedi Mulyadi berencana untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya dengan Kapolda pada hari Jumat. Koordinasi ini dilakukan untuk merancang gerakan dan mengeksekusi operasi penertiban yang rencananya akan berjalan secara menyeluruh hingga menjangkau tingkat desa dan kelurahan.
Untuk memastikan operasi penertiban tersebut berjalan efektif di lapangan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran aparat keamanan di tingkat lokal. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya akan memfungsikan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan operasi langsung di daerah tugas mereka masing-masing. Dengan memaksimalkan peran Babinsa serta Babinkamtibmas, pengawasan terhadap peredaran dan penjualan ilegal Tramadol diharapkan dapat dilakukan secara lebih ketat dan merata di setiap wilayah.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Dedi Mulyadi juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk yang ditimbulkan apabila penyalahgunaan Tramadol terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas. Konsumsi obat ini secara ilegal dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kondisi mental serta mengganggu fungsi otak para penggunanya. Dedi Mulyadi memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, potensi terjadinya berbagai tindak kriminal seperti tawuran, pembegalan, penganiayaan, hingga tindak pembunuhan akan terus mengalami peningkatan di tengah masyarakat.
Hubungan antara peredaran bebas Tramadol dengan peningkatan kriminalitas jalanan sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna bersama DPRD Jabar. Di hadapan anggota DPRD Jabar, ia menyebutkan bahwa kemudahan masyarakat dalam menemukan dan mendapatkan Tramadol menjadi salah satu faktor pemicu maraknya aksi begal. Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi membandingkan penanganan kasus Tramadol dengan penanganan kasus begal yang pernah terjadi di Jawa Barat. Pada penanganan kasus begal terdahulu, penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten terbukti mampu mengurangi kekhawatiran masyarakat, menghilangkan rasa takut, serta secara bertahap menurunkan angka kejahatan jalanan.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Tantangan penegakan hukum di lapangan juga tergambar dari kejadian yang dialami oleh aparat kepolisian di wilayah Karawang. Dalam sebuah peristiwa, rumah kontrakan milik seorang anggota Polres Karawang diserang oleh sekelompok orang. Penyerangan terhadap rumah kontrakan anggota Polres Karawang tersebut terjadi setelah petugas melakukan tindakan razia dan mengamankan kendaraan yang dimiliki oleh sekelompok anak muda. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya konsistensi aparat keamanan dalam melakukan penertiban di daerah demi menjaga ketertiban umum.
Melalui rencana koordinasi bersama Kapolda serta pelibatan aktif Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan operasi di daerah masing-masing, Dedi Mulyadi berharap peredaran bebas Tramadol dapat segera dihentikan. Dengan penindakan hukum yang konsisten, keresahan masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat berangsur hilang dan situasi keamanan wilayah dapat kembali kondusif. Warga pun diimbau untuk terus berani dan tidak perlu takut dalam melawan serta melaporkan penjualan ilegal Tramadol yang mereka temukan di lingkungan sekitar.
