Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pergeseran yang signifikan dalam struktur kelas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut data terbaru, kelompok kelas menengah mengalami penyusutan sebesar 17,13 persen dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Penurunan ini setara dengan sekitar 9,48 juta orang yang kini bergeser ke posisi rentan di ambang batas kelompok miskin. Fenomena kemunduran ekonomi ini memicu perhatian luas mengenai penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia menurut data BPS serta dampaknya pada ketahanan ekonomi domestik.
BPS mengklasifikasikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan berkisar antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720. Di bawah kelompok ini, terdapat kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dengan pengeluaran per kapita bulanan Rp874.398 hingga Rp2.040.262. Kelompok menuju kelas menengah ini berjumlah sangat besar, mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen dari total populasi. Penyusutan kelas menengah menjadi alarm keras bagi perekonomian nasional karena akumulasi konsumsi kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah menyumbang sedikitnya 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional.
Ada Penataan Subsidi Pertalite, Motor Listrik Pilihan Mobilitas yang Kian Relevan
Kondisi ini memicu kritik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan yang terjadi, di mana pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 35 persen selama tujuh tahun terakhir (berdasarkan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun), namun jumlah kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat. Prabowo mengungkapkan bahwa proporsi masyarakat miskin naik dari 46,1 persen menjadi 49,5 persen. Berdasarkan ketimpangan data tersebut, ia meyakini bahwa sistem perekonomian yang berjalan saat ini berada pada jalur atau trajektori yang tidak tepat dalam mendistribusikan kesejahteraan.
Menanggapi situasi ini, sejumlah pengamat menyarankan langkah intervensi konkret untuk menjaga daya beli. Mohammad Faisal dari CORE Indonesia mengusulkan inisiatif stimulus pendapatan '8+4+5' pada Oktober 2025. Di sisi lain, Bhima Yudhistira Adhinegara dari Celios menekankan pentingnya perluasan program perlindungan sosial agar bisa menjangkau kelompok masyarakat yang berada di desil 5 dan desil 6, yang selama ini kerap terabaikan dari bantuan sosial meskipun kondisi ekonominya rentan.
BEI Siapkan Private Placement dan IPO untuk Masuknya Investor Strategis
Di luar faktor ekonomi makro, profil kelas menengah di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan pendidikan. Sosiolog Prof Gerry van Klinken mencatat bahwa pertumbuhan kelas menengah erat kaitannya dengan keberhasilan pendidikan, sebuah pandangan yang juga didukung oleh Sudarnoto Abdul Hakim. Kelompok kelas menengah ini umumnya menempati kota-kota berukuran sedang seperti Kupang dan Pekalongan, serta memiliki pengaruh politik yang signifikan dengan kecenderungan religius yang konservatif. Studi menunjukkan adanya perbedaan sikap keagamaan, di mana kelas menengah bawah cenderung lebih kuat mendukung penerapan syariat Islam dibandingkan kelas menengah atas. Meski demikian, peneliti Jajang Jahroni mengamati bahwa dukungan terhadap syariat berkurang ketika dihadapkan pada pertanyaan hukum pidana spesifik seperti rajam, meskipun ia mencatat fenomena lain seperti poligami yang merebak di kalangan kelas menengah muslim. Penurunan kesejahteraan yang terekam dalam data BPS saat ini menjadi tantangan nyata bagi masa depan kelompok yang menjadi tulang punggung konsumsi nasional ini.
